Masyarakat Adat Hubikiak Minta Pemprov Lakukan Amdal Sebelum Pembangunan di Gunung Susu

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Masyarakat adat Hubikiak mendukung pembentukan pansus dan mendesak pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk analisis dampak lingkungan (Amdal) serta, kemungkinan areal yang bakal terdampak akibat alih fungsi Lokasi Kebun Biologi Gunung Susu yang menurut pemerintah provinsi Papua Pegunungan akan dibangun Kantor Gubernur Papua Pegunungan dan beberapa kantor lainnya sebagaimana yang dikemukakan Ketua Komisi A, DPRK Jayawijaya, Yusuf Huby.

"Kami mengapresiasi dan mendukung langkah Komisi A, DPRK Jayawijaya yang mau membentuk pansus dan mendesak pemerintah untuk melakukan analisis dampak lingkungan." Kata Melkianus Huby, Masyarakat Adat Hubikiak di Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada Minggu (18/05/2025).

Baca juga: Yos Elopere Ajak Warga Jayawijaya di Pingiran Lokasi Kantor Gubernur Tidak Jual Tanah Sembarang

Huby mengatakan, DPRP dan MRP Papua Pegunungan diharapkan mendesak pemerintah untuk melakukan analisis dampak lingkungan dan dampak lainnya yang dapat menimpa masyarakat adat terutama di wilayah Suku Wio di sekitar Honelama, Hubikiak dan Hubikosi.

"DPRP dan MRP Papua Pegunungan juga harus mendesak Pemprov Papua Pegunungan dan membentuk pansus agar secara bersama melakukan analisis dampak lingkungan dan dampak lainnya yang dapat menimpa masyarakat adat akibat alifungsi kebun biologi Gunung Susu", katanya.

Baca juga: KKB Papua Serang Pos Aparat di Kabupaten Yahukimo 

Lebih lanjut dia mengatakan, selain dampak lingkungan seperti erosi, longsor dan banjir akibat alifungsi kebun biologi Gunung Susu dengan gedung perkantoran, dapat menimbulkan hilangnya tempat keramat, perkampungan adat, areal perkebunan milik masyarakat adat setempat dan juga, dapat berakibat pada marjinalisasi masyarakat adat setempat dan suku kerabat lainnya akibat perpindahan penduduk lokal maupun dari luar Papua.

"Saya khwatir masyarakat akan kehilangan areal perkebunan, persawahan dan pertanian yang selama ini menjadi sumber pendapatan mereka,"

Baca juga: Wakil Ketua Komisi B DPRK Jayawijaya Ajak Masyarakat Yalengga Berkebun

Lebih lanjut dia mengatakan, MRP, DPRD Papua Pegunungan dan DPRK Jayawijaya untuk dapat memikirkan alternatif yang tepat menjadikan atau membangun kantor gubernur Papua Pegunungan. Menurutnya, penempatan kantor gubernur Papua Pegunungan dan kantor lainnya lebih tepat ditempatkan di daerah yang tanahnya tidak produktif. (*)