DPRK Pertanyakan AMDAL Lokasi Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Gunung Susu

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Komisi A DPRK Jayawijaya menilai pembangunan Kantor Induk Pemerintah (KIP) atau pembangunan kantor gubernur provinsi Papua Pegunungan membutuhkan analisis mendalam (AMDAL). 

Ketua komisi A DPRK Jayawijaya Yusup Huby mengatakan, dari hasil hearing tersebut ditemukan persoalan mendasar bahwa pemerintah tidak melakukan analisis dampak lingkungan (Amdal), padahal perlu dipahami bahwa para pendahulu jadikan wilayah itu sebagai kebun biologi dengan pertimbangan dan analisis yang mendalam.

Baca juga: Pemda Yapen Tanda Tangan Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJDM 2025-2029 Bersama DPRK

"Artinya kebun biologi ini terletak di daerah ketinggian, mereka sudah pikirkan bahwa daerah ini perlu dilindungi, dengan dasar pertimbangan di situ sumber resapan air, tempat ketinggian jadi untuk meminimalisir banjir atau erosi sehingga proses peralihan yang dilakukan dampaknya sangat tinggi," katanya usai hearing bersama instansi terkait dengan agenda dampak lingkungan terhadap pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan di Gunung Susu, Jumat (16/05/2025).

Lanjut Huby mengatakan, bahwa Wamena masih dilanda banjir, setelah sebelumnya beberapa bulan lalu kota Wamena mengalami banjir dari beberapa sungai kecil yang muaranya ada di kebun Biologi LIPI dan sekitarnya yang kini hendak dijadikan KIPP.

Baca juga: Abisai Minta Staf Administrasi Kelurahan Layani Seperti Karyawan Bank Namun Tanpa Pungutan

"Itu sebenarnya dampak kecil yang kita hadapi. Hari ini pembangunan kantor gubernur yang dilakukan di tempat ini, saya pikir dampaknya akan lebih besar lagi yang menjadi kekesalan kami, pak gubernur dia harus undang konsultan Amdal untuk analisis dampak lingkungan ini, tapi hal ini tidak dilakukan dan ini jadi pertanyaan kami,"ujar ketua komisi A Yusup Huby.

Oleh karena itu, dia menegaskan agar pemerintah meninjau ulang atas rencana pembangunan kantor gubernur di kebun biologi. 

Baca juga: Maxim Jayapura Protes Larangan Masuk Area Terminal dan Pangkalan Ojek

Dikatakan DPR juga bakal buat Pansus untuk mendorong pentingnya pemerintah membuat Amdal terlebih dahulu.

"Daerah ketinggian yang rawan bencana ini menjadi perhatian khusus untuk kami sehingga dalam hearing kami ini, kami komisi A berharap ini perlu ditinjau ulang, kami tegas di sini, dan kami tadi bersepakat untuk membuat Pansus,"pungkasnya.(*)