Pemkab Supiori Raih Peringkat Pertama Untuk Kedua Kalinya Atas Pengelolaan Aset Daerah

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com - Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, SUPIORI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Supiori melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kembali meraih penghargaan peringkat pertama dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak. 

Penghargaan ini diberikan atas sinergi dan kinerja optimal dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tahun 2025, dan menjadi yang kedua kalinya setelah sebelumnya meraih penghargaan serupa pada tahun 2024.

Baca juga: PSBS Biak di Persimpangan Jalan, Owen Rahadian Harap Pemegang Saham Hadir RUPS Kedua

Kepala BPKAD Supiori, Aldy, SE menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi semua pihak, bukan hanya BPKAD semata.

"Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan seluruh pimpinan OPD, staf ASN, serta Bupati Heronimus Mansoben dan Wakil Bupati Hasan Nunsi yang aktif dalam mendukung penertiban aset daerah,” ujar Aldy saat dikonfirmasi, Senin, (19/5/2025).

Baca juga: 82,2 Persen Warga Kabupaten Kepulauan Yapen Sudah Memiliki KTP Elektronik

Aldy menjelaskan bahwa penertiban aset daerah merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh barang milik pemerintah dikelola secara tertib, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Upaya ini juga bertujuan mencegah penyalahgunaan, pencurian, maupun kerusakan aset, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Supiori.

Baca juga: Pemkot Jayapura Gandeng Kominfo Makassar Untuk Tingkatkan Pemanfaatan Teknologi

Diketahui bahwa, total nilai aset kekayaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori yang meliputi kendaraan roda dua dan empat, bangunan, tanah, hingga aset lainnya telah tercatat dalam neraca daerah dengan nilai mencapai Rp2,7 triliun. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat seiring upaya penertiban dan pendataan aset yang terus dilakukan.

Aldy berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di bidang pengelolaan aset pada tahun-tahun mendatang.(*)