Pemkab Puncak Tetapkan Status Tanggap Darurat Pasca-pengungsian Warga, Mahasiswa Diminta Bijaksana

Laporan wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah Kabupaten Puncak di Provinsi Papua Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari pasca-pengungsian ratusan warga yang terjadi pada tiga distrik di wilayah itu.

Status tanggap darurat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sejak 18 Mei hingga 31 Mei 2024, diberlakukan lantaran pengungsian warga akibat ketakukan atas kehadiran ratusan prajurit TNI di wilayah itu.

Bupati Puncak, Elvis Tabuni, menegaskan pihaknya tengah melakukan langkah penanganan, seperti mendistribusikan sandang dan pangan hingga berkoordinasi dengan TNI untuk proses pemulihan psikologis masyarakat.

Pernyataan Elvis Tabuni juga sekaligus menepis tuduhan mahasiswa Puncak se-Indonesia di berbagai kota studi yang melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPRD dan Pemerintah Puncak soal solusi terhadap situasi keamanan di daerah.

"BPBD sudah melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan kepada pengungsi asal Distrik Sinak Barat, Pogoma dan Bina yang sementara berada di tempat pengungsian di Distrik Sinak,” ujar Elvis dalam jumpa pers di Kota Jayapura, Papua, Jumat (23/5/2025).

Baca juga: Konflik Pilkada Puncak Jaya Berakhir, Dua Pasangan Calon Bupati Sepakat Damai

 Elvis menegaskan pihaknya bersama wakil rakyat Puncak tidak tinggal diam untuk menangani bencana sosial yang terjadi.

Kini, BPBD Puncak tengah melakukan pendataan warga yang mengungsi ke Nabire dan Puncak Jaya guna penyaluran bantuan sosial.

Koordinasi pun tengah ditingkatkan dengan TNI untuk proses pemulihan situasi keamanan.

Bahkan, Elvis menyebut pihaknya telah menyurati Pemerintah Provinsi Papua Tengah terkait status tanggap darurat tersebut guna penanganan cepat.

Hanya, bupati yang baru dilantik itu belum bisa memastikan berapa jumlah warganya pada tiga distrik yang mengungsi ke luar daerah.

Elvis menyayangkan sikap mahasiswa Puncak yang terlalu cepat merespon situasi tanpa mengkonfirmasi pemerintah daerah serta pihak terkait.

Seharusnya, lanjut dia, mahasiswa harus berpikir kritis dan jernih, bukan mengedepankan emosional.

“Mahasiswa jangan hanya mendengar lalu bicara di media, tapi sebaiknya turun dan terlibat untuk menangani pengungsi. Jangan kamu di luar daerah tapi bicara seakan kamu ada di lapangan. Hentikan itu dan jangan menyalahkan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia pun meminta mahasiswa Puncak untuk segera meralat pernyataan sikapnya yang dianggap terlalu dini disampaikan ke publik, tanpa melakukan kroscek di lapangan.