Ketua MRPT Minta Pemerintah Cepat Sikapi Gelombang Aksi Penolakan Tambang di Raja Ampat

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE – Polemik pertambangan nikel yang ada di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya turut menyedot perhatian Ketua Majelis Rakyat Papua Tengah, Agustinus Anggaibak. 

Menurut Agustinus Anggaibak, pertambangan di Kawasan tersebut sudah keterlaluan. Dia juga berharap, pemerintah pusat dapat mengambil langkah cepat untuk melihat apa yang terjadi di Raja Ampat.

Baca juga: Pemuda Sebut Bahlil Pahlawan Kesiangan Raja Ampat, Minta Prabowo Buktikan Janji Berantas Pencuri

"Pemerintah harus sadar dan segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jangan dibiarkan berlarut-larut,” katanya dengan nada serius. 

Hal itu ia sampaikan mengingat gelombang aksi dan protes dari masyarakat terus berdatangan dan semakin membesar. 

Jangan sampai, gelombang aksi protes tersebut bisa mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa mengganggu masyarakat.  

“Bagaimanapun juga, aksi masyarakat dan mahasiswa terkait penambangan di Raja Ampat harus direspons cepat oleh negara,” pintanya.

Raja Ampat, merupakan salah satu destinasi wisata paling populer di Bumi Cenderawasih. Dengan keindahan alam yang ada, daerah ini mampu menarik pengunjung mancanegara untuk datang ketempat itu.

Baca juga: Mahasiswa Papua di Sukabumi Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat:  Papua Bukan Tanah Kosong!

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2022, jumlah kunjungan wisatawan Amerika Serikat sebesar 188.764 kunjungan.

Kemudian, jumlah itu terus meningkat, dari Januari hingga November 2024 mencapai 384.835 kunjungan.

Dengan angka kunjungan yang ada, Raja Ampat mampu menarik wisatawan yang begitu besar. Namun sayangnya, keindahaan alam Raja Ampat mulai rusak, karena dikerok perusahaan tambang nikel.

Baca juga: Penutupan TMMD ke-122 di Kampung Saporkren Raja Ampat Diakhiri dengan Peresmian Sejumlah Proyek

Pengerusakan tersebut disuarakan kelompok pencinta lingkungan, Greenpeace. Dengan masuknya perusahaan tambang nikel itu, bisa mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati, dan ekowisata di Raja Ampat. 

Di tempat terpisah, Puluhan aktivis lingkungan hidup di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Bandar Udara DEO Kota Sorong, Sabtu (7/6/2025) pagi. 

Para aktivis berunjukrasa terkait penolakan aktifitas tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. 

Baca juga: Ini Alasan RSUD Raja Ampat Didapuk Jadi Rumah Sakit Rujukan Pasien Stroke

Selain itu, aksi tersebut juga digelar dalam rangka menyambut kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadila ke Kota Sorong menindaklanjuti derasnya protes terhadap tambang tersebut.