Aliansi Pemuda Bantah Pernyataan Gubernur Papua Barat Daya terkait Kunjungan ke Pulau Gag: Memalukan

Laporan Wartawan Tribun Papua, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi membantah pernyataan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, terkait kunjungannya bersama Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia ke Pulau Gag, lokasi operasi tambang nikel yang dikelola oleh anak perusahaan Antam, BUMN.

Ketua Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi, Jansen Kareth, menilai kunjungan tersebut hanyalah bentuk pencitraan.

"Video kunjungan itu viral di berbagai platform media sosial. Menurut saya, itu hanya pencitraan untuk menutupi realitas sebenarnya. Gubernur, jangan bohongi kami anak pribumi pemilik kekayaan alam Raja Ampat. Raja Ampat adalah warisan kami yang tersisa, kekayaan laut yang tak ternilai," ungkap Jansen dalam rilis pers diterima Tribu-Papua.om, Senin (9/6/2025). 

Ia menyebut kehadiran Menteri ESDM dan rombongan Forkopimda Papua Barat Daya di Pulau Gag sebagai tontonan nasional yang memalukan.

Baca juga: DPR Desak Negara Usut Tuntas Tambang Nikel Raja Ampat, Yan Mandenas: Tertibkan Izin Tambang di Papua

"Apa yang mereka lakukan di atas Tanah Papua saat ini hanyalah pertunjukan dan bahan candaan publik. Malu rasanya melihat pejabat negara mempertontonkan kebohongan di hadapan rakyat," tegasnya.

Jansen juga menyoroti video penyambutan Menteri ESDM di Pulau Gag, yang menurutnya telah direkayasa dan hanya melibatkan segelintir masyarakat.

"Itu pengkondisian yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk menciptakan kesan dukungan terhadap tambang. Ini bentuk kebohongan publik yang nyata." katanya.

Lebih lanjut, Jansen meminta Gubernur untuk jujur dan tidak memutarbalikkan fakta.

"Kalau ada yang salah, akui saja. Jangan membentuk opini palsu di media. Operasi tambang bukan hanya di Gag, tapi juga di Kawei, Batang Pele, dan Manuran. Berdasarkan laporan Greenpeace, hampir 500 hektare hutan telah dibabat. Buangan tambang mengancam terumbu karang dan ekosistem laut," jelasnya.

Jansen mengingatkan adanya regulasi yang melarang aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil, yakni  UU No.1 Tahun 2014 yang diperkuat dengan putusan MK No. 35/PUU-XXI/202.

Ia menegaskan bahwa Kawei, Batang Pele, dan Manuran termasuk dalam kategori pulau kecil yang dilindungi.

Dalam siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni 2025, disebutkan bahwa perusahaan asing asal Tiongkok, PT Anugrah Surya Pratama, melakukan penambangan di Pulau Manuran seluas 6.030,53 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan.

"Kenapa Gubernur dan Menteri tidak mengunjungi pulau-pulau yang telah dirusak? Ini bentuk ketidakjujuran terhadap rakyat," katanya. 

Jansen juga menuding bahwa PT Kawei Sejahtera Mining diduga beroperasi tanpa izin yang jelas, dan mempertanyakan mengapa tidak ada pengawasan dari instansi lingkungan hidup.

Baca juga: Legislator Papua Desak Menteri ESDM Cabut Izin Tambang di Raja Ampat, Geopark Dunia Terancam