Hasil SKD CPNS Papua Pegunungan Tuai Protes, Sekda: Formasi 80-20 Akan Ditinjau, Bukan Dibatalkan

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM,WAMENA - Ratusan pencari kerja (pencaker) di Provinsi Papua Pegunungan, baik dari kalangan Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP, menggelar aksi damai di Halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Selasa. (24/6/2025). 

Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024 yang dianggap tidak transparan dan tidak mencerminkan keadilan formasi.

Aksi yang diinisiasi oleh Forum Pribumi Papua Pegunungan itu menuntut agar alokasi formasi CPNS mengacu pada komposisi 80 persen untuk OAP dan 20 persen untuk non-OAP, sebagaimana yang telah menjadi komitmen pemerintah sebelumnya.

Baca juga: Wakil Bupati Roi Palunga Tinjau Asrama Mahasiswa Yapen di Manokwari

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan, Wasuok Damianus Siep, menyatakan bahwa aspirasi para pencaker diterima dan akan segera ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan klarifikasi bersama gubernur.

“Semua yang datang menyampaikan aspirasi tujuannya satu, yaitu meminta penerapan formasi 80 persen untuk anak asli Papua dan 20 persen untuk non-Papua. Aspirasi ini kami terima dan akan ditinjau, bukan dibatalkan. Nanti akan kami klarifikasi bersama bapak gubernur,” ujar Sekda.

Sekda mengatakan tidak menutup kemungkinan terjadi kekeliruan dalam proses administrasi yang menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat. Jika terjadi kekeliruan makan akan diverifikasi.

Baca juga: Razia Narkoba di Bandara Sentani Jayapura, Pilot dan Awak Pesawat Diperiksa

“Bisa saja terjadi kesalahan dalam administrasi atau proses lainnya. Ini akan kami periksa bersama pimpinan,” lanjutnya.

Kuota 20 perssen Non-OAP Diutamakan untuk yang Lahir dan Besar di Papua Pegunungan

Terkait alokasi 20 persen formasi bagi non-OAP, Sekda menegaskan bahwa kebijakan ini ditujukan khusus bagi warga non-Papua yang lahir dan besar di wilayah Papua Pegunungan. Hal ini merujuk pada kebijakan yang pernah disampaikan oleh Penjabat Gubernur sebelumnya, Velix Wanggai.

Baca juga: Hadirkan Iklan Terbaru, Shopee Siap Berikan Garansi Harga Terbaik dan Besok Pasti Sampai

“Formasi 20 persen itu pada prinsipnya diperuntukkan bagi mereka yang lahir besar di Papua Pegunungan, terutama Lahir Besar Wamena(Labewa),” katanya.

Ia mengakui bahwa sejumlah besar pencaker kecewa karena hanya sebagian kecil dari mereka yang dari Labewa yang dinyatakan lolos seleksi SKD. Bahkan jumlahnya hanya sekitar 20 orang.“Ini yang jadi pemicu kekecewaan dan ketidakpuasan,” tambahnya.

Kepala BKD: Hasil Sudah Lama Siap, Pengumuman Terlambat karena Koordinasi Daerah

Baca juga: Persipura Jayapura Umumkan Skuad Baru, Sejumlah Pemain PSBS Biak Eksodus

Di tempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Pegunungan Elias Wenda menyampaikan bahwa hasil SKD CPNS 2024 sebenarnya telah tersedia sejak beberapa waktu lalu. Namun, pengumuman baru dilakukan setelah ada arahan dari gubernur.

“Hasilnya sudah lama keluar, tapi baru diumumkan karena menunggu keputusan dari pak gubernur. Kesepakatan soal 80 untuk OAP dan 20 non-OAP sudah dibicarakan, dan kini hasilnya akan ditinjau kembali dan dilaporkan ke gubernur,” jelasnya.

Menanggapi isu adanya manipulasi atau pergantian nama oleh oknum di BKD, ia membuka ruang bagi para pencaker untuk melapor. Jika ada yang menemukan penggantian nama makan pihaknya mempersilahkan mereka untuk melapor. Dirinya yang baru menjabat dua bulan, mengaku akan mengecek ulang semua data dan menyampaikan kepada pimpinan.

Baca juga: Tiga Pencuri Sepeda Motor Diciduk di Asei Kecil Sentani Timur, Ini Sosok Pelaku

Terkait beberapa nama non-OAP yang dinyatakan lolos meski memiliki KTP dari luar Papua Pegunungan, BKD akan melakukan koreksi bersama jajaran pimpinan.

“Kami beri waktu singkat untuk melakukan koreksi karena kantor kami juga dipalang. Meski terlambat secara nasional, pengumuman tetap dilakukan setelah Pemda Pegunungan melalui permohonan dan lobih pimpinan ,” pungkasnya.

Aksi damai ini berlangsung tertib dan menjadi cerminan kekhawatiran masyarakat Papua Pegunungan atas pentingnya penerapan kebijakan afirmatif yang benar-benar adil dan berpihak pada masyarakat lokal.(*)