Warga Ibele Minta Bupati Jayawijaya Tarik TNI yang Menempati Kantor Distrik

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Masyarakat Distrik Ibele, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan menolak kehadiran lebih dari 200 personel militer organik yang saat ini menempati kantor distrik tanpa koordinasi resmi dengan pemerintah setempat. Penolakan ini disampaikan dalam forum terbuka bersama unsur masyarakat dan pihak TNI, Senin (30/6/2025) pagi.

“Kehadiran militer secara besar-besaran tanpa pemberitahuan resmi telah menciptakan rasa tidak nyaman bagi masyarakat. Rakyat Ibele bukan teroris. Kami ingin kehidupan sipil yang damai,” tegas Sekretaris GMNI Jayawijaya, Hengky Hilapok, dalam pesan rilisnya.

Baca juga: Suku Awyu di Mappi Menolak Kehadiran PT.GPA dan PT.MNM, DPRP Janji Tidak Akan Tinggal Diam

Ia mengatakan aparat TNI masuk ke distrik tanpa surat perintah dari Presiden maupun Bupati Jayawijaya. Bahkan, mereka telah menyebar ke berbagai kampung di sekitar Ibele sehingga menimbulkan kekhawatiran dan tekanan psikologis bagi warga yang selama ini hidup dalam suasana aman dan tertib.

Dalam audiensi bersama pihak militer dan Bupati Jayawijaya, masyarakat menilai penjelasan motif kedatangan TNI tidak sesuai fakta. Di antaranya disebut untuk pembangunan jalan dan pelayanan kesehatan, namun tidak ada program infrastruktur yang tercatat di tahun ini.

Baca juga: Pengusaha Ayam Petelur di Biak Numfor Siap Dukung Program MBG

"Motif mereka tidak jelas dan tanpa dasar hukum yang sah. Ini menunjukkan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi dan semangat demokrasi,"ujar Hilapok.

Ia menambahkan bahwa masyarakat, termasuk kepala distrik, 10 kepala kampung, Ketua LMA, serta tokoh-tokoh lokal telah sepakat agar militer organik segera ditarik dari Ibele. Bahkan Bupati Jayawijaya dalam pertemuan tersebut menyatakan akan mendukung keputusan masyarakat.

Baca juga: Marice Kogoya Dipulangkan Dari Ajang Miss Indonesia, Aktivis Nilai Sebagai Tindakan Diskriminasi

Masyarakat Ibele mengingatkan bahwa penyelesaian konflik Papua tidak bisa dilakukan dengan pendekatan kekuatan militer. 

"Kami minta Presiden dan Bupati Athenius Murib segera tarik pasukan dari tanah adat kami,"tutup Hengky.(*)