Ismail Asso Dukung Rekonsiliasi Daerah Bertajuk "Hari Jayawijaya Bertobat"

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan, Ustadz Ismail Asso, menyatakan dukungan penuh terhadap program rekonsiliasi daerah yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, yang bertajuk Hari Jayawijaya Bertobat

Puncak kegiatan ini akan dilaksanakan pada 31 Juli 2025, sebagaimana telah ditetapkan dalam rapat final yang dipimpin Bupati Jayawijaya, Athenius Murib, usai dua bulan masa persiapan.

Baca juga: Bupati Jayawijaya Perintahkan Semua Sekolah Libur Rekonsiliasi Pada 31 Juli

Menurut Ustadz Ismail Asso mengatakan, gagasan tersebut merupakan langkah strategis dan fundamental dalam membangun perdamaian dan merawat keutuhan masyarakat Jayawijaya, khususnya di tengah berbagai konflik horizontal seperti perang suku yang masih terjadi.

“Rekonsiliasi ini sangat mendasar dan luar biasa. Saya menyambut baik sebagai ustadz, karena kerusakan di muka bumi ini seringkali akibat ulah manusia, termasuk konflik memperebutkan jabatan, ketimpangan ekonomi, dan perang suku. Ini harus dihentikan,”ujar Ismail kepada Tribun-Papua.com di Kota Jayapura, Papua, Minggu malam (21/7/2025). 

Baca juga: Polisi: Keamanan Papua Juga Dipengaruhi Kelompok Kriminal Politik

Ia mengatakan pentingnya pendekatan yang tepat dalam proses rekonsiliasi. Menurutnya, format ideal adalah dengan menggabungkan adat budaya lokal dan nilai-nilai agama, sebagai dua pilar utama perdamaian di Papua Pegunungan.

“Rekonsiliasi sebaiknya dimulai dengan pendekatan adat perdamaian antara suku yang berkonflik, kemudian dilanjutkan dan disempurnakan melalui pendekatan keagamaan. Karena saat ini masyarakat Papua Pegunungan telah menjadikan agama sebagai nilai baru yang mereka anut secara mendalam,”tambahnya.

Baca juga: Pentolan KKB Papua Disergap di Puncak Jaya, Berikut Dosa Male Telenggen

Ustadz Ismail juga menekankan perlunya keterlibatan tokoh-tokoh agama lintas denominasi dalam proses damai ini, agar masyarakat bersatu menghindari kekerasan dan menggantinya dengan semangat kasih serta pendekatan kekeluargaan.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum tetap penting. Menurutnya, ketika terjadi konflik atau pelanggaran hukum, negara tidak boleh hanya menyerahkan penyelesaiannya kepada pendekatan adat semata.

Baca juga: Adam Arisoy Serap Aspirasi dan Bantu Pembangunan Gereja di Pegunungan Yapen

“Pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, harus tetap menegakkan hukum positif. Perdamaian secara adat penting, tapi tidak boleh mengabaikan keadilan secara hukum negara,” ujarnya.

Sebagai anggota MRP dan tokoh Muslim Papua Pegunungan, Ustadz Ismail menyatakan dukungan penuh terhadap program rekonsiliasi yang digagas bupati Jayawijaya dan berharap proses ini menjadi fondasi untuk pembangunan yang lebih damai dan berkeadilan.

Baca juga: Relawan Horas dan KMB Papua Pastikan Dukungan Masih Tetap Kepada BTM-CK

Saya sambut baik apa yang digagas oleh bupati, sebagai anggota MRP juga sebagai tokoh agama saya sangat mendukung," pungkasnya. (*)