Perkuat Tata Kelola Data, Sekda Jayawijaya Instruksikan OPD Input Data ke SIBD

Ringkasan Berita:

• Pemkab Jayawijaya menyelenggarakan Forum Satu Data Indonesia untuk memperkuat tata kelola data sektoral di OPD.
• Kepala Daerah instruksikan OPD untuk siapkan data sesuai urusan dan input ke SIBD secara sistematis, agar data dapat diakses transparan oleh pemerintah dan lembaga terkait.
• Kepala OPD sebagai penanggung jawab utama, harus pastikan akurasi, ketepatan waktu, dan monitoring berkala data, agar menjadi landasan utama kebijakan strategis pembangunan.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan secara resmi menyelenggarakan Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola data sektoral di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mendukung pengambilan kebijakan yang akurat di tingkat daerah, provinsi, hingga pusat.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Jayawijaya Plt Dr. Tinggal Wusono pada Senin (9/3/2026).

Plt Sekda Jayawijaya Dr. Tinggal Wusono menekankan bahwa pentingnya peran Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memberikan pendampingan teknis dan pencerahan terkait pengelolaan data sektoral yang ada di pemerintahan. 

"Hal ini dilakukan agar setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menyajikan data yang valid," ungkapnya.

Baca juga: 14 Kasus DBD Ditemukan di Biak, Dinkes Mulai Fogging dan Pemberian Abate

Dia mengatakan bahwa kepala daerah telah menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk segera melakukan penyiapan data sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing. Data-data tersebut nantinya wajib diinput ke dalam Sistem Informasi Bangunan Daerah (SIBD) secara sistematis.

"Kami meminta semua OPD melakukan penyiapan data sesuai urusannya agar proses penginputan dalam sistem SIBD berjalan baik. Dengan begitu, data tersebut dapat diakses secara transparan oleh pemerintah daerah, provinsi, pusat, maupun lembaga terkait lainnya,"katanya.

Selain itu dia menyoroti peran strategis kepala OPD sebagai penanggung jawab utama dalam suplai data. Data yang dimaksud mencakup data umum maupun data khusus, baik hasil pendataan langsung di lapangan maupun hasil olahan internal OPD.

Beberapa poin utama yang ditekankan kepada pimpinan OPD antara lain, akurasi data untuk menjamin bahwa data yang dipublikasikan adalah hasil kerja nyata sesuai kewenangan masing-masing. 

Baca juga: Mahasiswa Yahukimo Meninggal di RSUD Yowari, Diduga Ditelantarkan Karena Administrasi BPJS

"Ketepatan waktu untuk mereka menyajikan data secara memadai dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan. Monitoring berkala untuk memastikan staf teknis memahami alur publikasi agar suplai data berjalan berkelanjutan," jelasnya.

Oleh karena itu dia menegaskan bahwa integrasi data melalui Forum Satu Data ini bukan sekadar rutinitas administrasi. Ke depannya, seluruh data yang terhimpun akan menjadi data dasar dalam merumuskan setiap kebijakan strategis.

"Oleh karena itu, ketersediaan data yang memadai adalah kunci pembangunan yang tepat sasaran," tutupnya.(*)