Papua Tengah Terkini
Ketua MRPT Agustinus Anggaibak: Seleksi Sekolah Kedinasan di Papua Tengah Harus Prioritaskan OAP
Berkaitan dengan hal tersebut juga, Agustinus bilang, pemerintah Papua Tengah daerah harus bekerja keras dalam melihat kuota yang dibutuhkan.
Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Paul Manahara Tambunan
Laporan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari
TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Seleksi sekolah kedinasan yang dilaksanakan pada 2025 harus memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP).
Demikian disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua Tengah (MRPT), Agustinus Anggaibak, kepada awak media termasuk Tribun-Papuatengah.com, di Nabire, Jumat (4/7/2025).
Agustinus mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan karena sering terjadi permainan.
"Walaupun anak itu punya prestasi, dan nilai bagus, tapi tidak diloloskan," kata Agustinus.
Baca juga: Aksi Massa di Dogiyai Papua Tengah, Mahasiswa Desak DPRD Bentuk Pansus dan Dialog Terbuka
Kemudian, dalam seleksi tersebut Agustinus meminta agar panitia harus lebih jujur dan transparan.
"Kenapa, karena yang saya lihat selama ini, kalau orang ada uang baru bisa lolos, nah jika ini dibiarkan terus, maka yang korban, anak-anak kita," katanya.
Lalu berkaitan dengan hal tersebut juga, Agustinus bilang, pemerintah daerah harus bekerja keras dalam melihat kuota yang dibutuhkan.
"Jadi harus mengawal semua proses seleksi sampai selesai, agar kuota untuk orang Papua dapat diperhatikan dengan serius, dan tidak dipermainkan," ujarnya.
Selain itu Menurut Agustinus, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu yang terjadi merata.
Baca juga: Seluruh Anak dan Perempuan di Papua Tengah Bakal Dapat Perlindungan Khusus
"Jadi bukan hanya untuk sekolah kedinasan, akan tetapi juga untuk seluruh seleksi yang ada, baik CPNS, hingga kursi politik, dan lain sebagainya,".
"Contohnya seperti kursi DPR di Jakarta, itu harus anak asli Papua yang duduk, supaya perwakilan daerah itu ada, agar semua sektor yang ada juga dapat dibangkitkan secara bersama," pungkasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.