Pemkab Jayapura Bentuk KPA Cegah Penyebaran HIV/AIDS yang Terus Berlanjut

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua mencatat angka kasus HIV/AIDS di kabupaten ini capai 5.000 penderita pada tahun 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Anton Mote menyebut penyakit HIV/AIDS masih menjadi penyebab utama kematian di Kabupaten Jayapura.

Baca juga: 500 Data P3K Kabupaten Jayapura Masih Diproses Kemenpan-RB

Ribuan Penderita HIV/AIDS itu secara kumulatif dihitung sejak virus ini mulai muncul. Rata-rata penderita masih berusia produktif dan kebanyakan diderita oleh orang Papua.

"Ini diakibatkan ganja, miras [minuman keras] ke seks, tapi paling banyak seks bebas," ujarnya di Sentani, Distrik Sentani, Kamis (17/7/2025).

Baca juga: DPRK Biak Numfor Minta RPJMD 2025 – 2029 Harus Dapat Terukur 

Baginya, tinggi kasus HIV/AIDS lantaran pembiayaan dan kegiatan yang terbatas maka itu pihaknya telah melakukan koordinasi dengan bupati dan wakil bupati untuk membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Jayapura.

"Selama ini KPA di kabupaten tidak ada. Karena itu kami harap organisasi dan mitra membantu lebih menjangkau daerah-daerah," ujarnya.

Baca juga: 36 Calon Mahasiswa Program ADIK Biak Numfor Dilepas Bupati Markus

Anton mencontohkan, seperti di wilayah Distrik Airu, masalah perilaku seks menjadi hal utama penyebaran penyakit tertinggi di Papua itu.

"Kalau hanya beberapa orang yang dibina akan sulit terjangkau. Memang kami melakukan peranan penting kepada puskesmas [tetapi] dalam rangka promosi lebih harus ditingkatkan. Rencana peraturan dan perangkat dipersiapkan karena itu harus di barengi dengan pembentukan KPA Kabupaten Jayapura," ujarnya.

Baca juga: Paskalis Imadawa Terpilih Menjadi Ketua DPD HNSI Papua Selatan

Anton mengatakan, Bupati Jayapura Yunus Wonda akan meluncurkan KPA pada 1 Desember 2025.

Berdirinya KPA di Kabupaten Jayapura, diharapkan dapat lebih solid terutama dalam program pencegahan.

Baca juga: DPRK Sambut Baik Kerjasama Pemkab Biak dan Papua Pegunungan

"Rencana peraturan dan perangkatnya [KPA] sedang kami persiapkan, mudah-mudahan tanggal 1 Desember bupati akan melaunching, mudah-mudahan KPA lebih solid turun ke pelosok," ujarnya. (*)