TRIBUN-PAPUA.COM - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berpesan agar seluruh prajutit TNI yang bertugas melaksanakan tugas operasi penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua agar tak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Yudo menegaskan bahwa tak boleh ada warga sipil yang menjadi korban.

Ia juga meminta agar pasukan pasukan yang diterjunkan ke Papua fokus memberantas KST beserta kelompoknya yang bersenjata dan simpatisan yang nyata-nyata ikut melakukan penyerangan.

Hal tersebut disampaikan Yudo saat menerima Paparan Revisi UU RI Nomor 34 Tahun 2004 oleh Kababinkum TNI Laksaman Muda TNI Kresno Bintoro di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Jumat (28/4/2023).

Baca juga: Ubah Pola Penanganan KKB, Kapolda Papua: Aksi Teror Mereka Makin Brutal

"Agar para pasukan yang tergelar di Papua dalam melaksanakan tugas operasi penegakan hukum di Papua supaya tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Di antaranya (jangan) menyiksa, membunuh masyarakat sipil (kaum perempuan, anak-anak dan orang tua usia lanjut, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat) yang tidak ada kaitanya dengan Kelompok Separatis Teroris (KST)," kata Yudo dalam keterangan resmi Puspen TNI dikutip Minggu (30/4/2023).

"Pelanggaran HAM tidak ada kadaluarsanya, sehingga jangan sampai setelah pensiun dikejar pengadilan HAM," tegasnya.

"Bagi masyarakat sipil yang diduga simpatisan agar diserahkan ke Polri untuk diproses hukum, tidak ditangani sendiri sehingga melanggar HAM," kata Yudo.

Operasi di Daerah Rawan KKB Papua Naik Jadi Siaga Tempur

Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi di daerah rawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi siaga tempur.

Naiknya status operasi tersebut buntut serangan KKB terhadap TNI di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, yang mengakibatkan 1 prajurit tewas.

Baca juga: Kapolda Papua: 99 Persen Senjata Milik KKB Hasil Rampasan dari Aparat TNI-Polri

Diketahui, para anggota TNI tersebut sedang berupaya melakukan pembebasan pilot Susi Air yang disandera KKB.

Yudo mengatakan, pendekatan halus tetap dilakukan meski ada peningkatan status operasi militer menjadi siaga tempur.

"Kita tetap melaksanakan operasi penegakan hukum dengan soft approach tetap kita mendahulukan itu, dari awal saya sampaikan itu. Tapi tentunya dengan kondisi yang seperti ini, khususnya di daerah tertentu, kita ubah menjadi operasi siaga tempur,” Yudo saat gelar konferensi pers di Timika, Selasa (18/4/2023), seperti dikutip dari YouTube Puspen TNI.

"Meski dilakukan peningkatan operasi militer, pendekatan soft approach dan humanis yang diwujudkan dalam operasi teritorial dan komunikasi sosial di Papua terus berlanjut. Selama ini kan kita operasi teritorial, komunikasi sosial tetap dilaksanakan, tapi kalau menghadapi seperti ini kita harus melaksanakan siaga tempur," tegasnya.