KKB Papua

Panglima TNI Ingatkan Prajurit di Papua Tak Langgar HAM saat Lakukan Operasi Penegakan Hukum ke KKB

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023) - Panglima TNI berpesan agar seluruh prajutit TNI yang melaksanakan tugas operasi penegakan hukum terhadap KKB atau KST agar tak melanggar HAM.

Yudo menegaskan, status operasi siaga tempur tersebut tidak akan dilakukan di seluruh wilayah Papua.

Status itu, kata Yudo, hanya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Baca juga: Kapolda Papua Warning ‘Pejabat Pemerintah’ yang Sering Bantu KKB

Selain tingkat kerawanan tinggi salah satu yang menjadi indikator Operasi Siaga Tempur adalah wilayah yang tidak berpenduduk.

Wilayah tidak berpenduduk yang dimaksud Yudo adalah wilayah yang tidak memiliki perangkat pemerintahan.

"Tidak semua di Papua Operasi Siaga Tempur, khususnya di daerah-daerah yang rawan seperti ini."  

"Dengan adanya seperti ini kan daerah itu langsung kita lokalisir bahwa lokasi tersebut harus kita laksanakan operasi siaga tempur. Dan di situ tidak ada penduduknya. Penduduk yang seperti ada perangkat desa dan sebagainya itu," kata Yudo. 

Indikator lainnya, kata Yudo, apabila wilayah tersebut diketahui sebagai markas KKB.

Ia mengatakan, akan melakukan pemetaan kembali wilayah operasi mana saja yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Siaga Tempur.

Namun, ia memastikan wilayah operasi di Mugi-Mam, Nduga, tempat di mana terjadi baku tembak kemarin statusnya ditingkatkan menjadi siaga tempur.

(Tribunnews.com/Gita Irawan/Milani Resti)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Panglima TNI Tekankan Pasukan di Papua Tidak Langgar HAM dan Alasan Panglima TNI Tingkatkan Status Operasi Siaga Tempur Hadapi KKB di Nduga, Papua

Berita Terkini