PKS Bakal Gelar Pelatihan NDCC Bagi Para Saksi

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melaksanakan workshop National Data Command Center (NDCC) kepada saksi sebagai upaya kawal pemilu 2024.

Ketua DPD PKS Kabupaten Jayapura, Ainurrofiq dalam jumpa pers di Sentani, Jumat (26/1/2024) mengatakan saksi akan ditempatkan di 568 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Jayapura yang tersebar di 19 distrik.

Pihaknya akan membekali para saksi untuk menggunakan aplikasi quick count atau perhitungan cepat untuk memprediksi informasi partai memperoleh kemenangan.

Baca juga: Surya Paloh Turun Gunung, Ganjar dan Anies Berpeluang Gabung Geser Prabowo di Putaran Kedua

"Kita tempatkan petugas saksi hingga ke pelosok, saksi diwajibkan mempunyai smartphone berbasis android untuk mempermudah quick count," ujarnya.

Di tempat berbeda, Kordinator Saksi PKS Sugiman menyampaikan baru saja meluncurkan aplikasi untuk mendokumentasi suara dalam proses perhitungan suara di TPS. Sistem rekapitulasi perhitungan suara itu berfungsi dengan cara real count dan quick count (hitung cepat tapi ril).

"Jadi dari TPS langsung bisa ambil data, aplikasi ini berfungsi sebagai alat rekapitulasi dan perhitungan suara sejak perhitungan suara dilakukan. Ketika selesai pencoblosan maka setiap tahapan proses perhitungan suara detik itu juga suara yang ada langsung di laporkan ke pusat," jelasnya.

Perhitungan suara baik presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Kabupaten, dan Kota, kata Sugiman, masyarakat dapat mengetahui perolehan perhitungan suara dari TPS.

Baca juga: Gibran Rakabuming: Saya Titip Kemenangan Total di Papua

"Kami juga melaporkan (perhitungan) untuk seluruh partai untuk menjadi data pembanding Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk transparansi suara sehingga tidak ada kecurangan dan kami siap mempertanggung jawabkan," jelasnya.

NDCC akan digunakan dari pemilu ke pemilu, dan menjadi big data PKS dimana partai itu sebagai pelopor keterbukaan dan transparansi suara mulai dari TPS sampai pleno hingga penetapan kursi.

"Semua terbuka dan transparan sehingga demokrasi yang kita inginkan berjalan jujur dan adil dapat terlaksana," katanya. (*)