Baca tanpa iklan
Masyarakat Papua dimbau datang ke TPS
Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri juga mengajak seluruh masyarakat Papua, khususnya di Kota Jayapura, untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih dengan bijak.
Ia menyerukan agar masyarakat menunjukkan kecintaan terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan cara yang damai dan bermartabat.
“Mari kita datang ke TPS, gunakan hak pilih dengan bijak, dan tunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Papua adalah masyarakat yang cerdas, cinta damai, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Wamendagri menyadari bahwa pelaksanaan PSU bukanlah kondisi ideal. PSU membutuhkan anggaran, tenaga, dan waktu yang besar.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa setiap pengeluaran dalam proses PSU adalah bagian dari tanggung jawab moral terhadap masyarakat Papua.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk PSU seharusnya bisa digunakan untuk membangun jalan, menyediakan air bersih, memperbaiki sekolah, dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Ini soal tanggung jawab moral kita kepada masyarakat yang berharap banyak dari negara,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa logistik PSU yang dilepas pada hari itu membawa lebih dari sekadar surat suara. Ia membawa harapan, doa, dan keyakinan masyarakat Papua terhadap masa depan demokrasi yang lebih baik.
“Setiap logistik yang hari ini kita lepas membawa harapan seorang ibu untuk masa depan anaknya, doa tokoh adat agar tanah ini damai, dan keyakinan anak muda Papua bahwa suaranya berarti. Jangan kita nodai amanat ini dengan kecurangan, pembiaran, atau kelalaian,” katanya.
Wamendagri menegaskan kembali bahwa demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana menjaga kehormatan setiap suara rakyat yang diberikan dengan sepenuh hati.
“Mari kita jaga proses ini sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada rakyat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridai setiap langkah kita agar PSU ini berjalan lancar, damai, dan membawa kesejahteraan bagi Tanah Papua yang kita cintai,” tutup Wamendagri.
Sementara itu, Ketua KPU Papua Diana Dorthe Simbiak menyampaikan bahwa pelepasan logistik hari ini bukanlah rutinitas teknis semata, melainkan simbol komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.
“Hari ini adalah penegasan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi. Kita tidak hanya melepas kotak suara dan perlengkapannya, namun kita sedang melepas simbol tanggung jawab besar — hak suara rakyat Papua. Logistik ini adalah kendaraan demokrasi yang akan mengantarkan suara rakyat ke tempat yang seharusnya: dihitung secara adil, dijaga secara aman, dan dihormati secara utuh,” ujarnya.
Diana juga menjelaskan bahwa sejak tanggal 2 Agustus 2025, proses distribusi logistik PSU telah dimulai secara bertahap dari gudang KPU Kabupaten/Kota menuju ke tingkat distrik (PPD), kampung (PPS), hingga ke TPS. Hingga pukul 09.30 WIT tanggal 4 Agustus 2025, tercatat: 473 kotak suara (23,38 persen) telah keluar dari gudang logistik, 312 kotak suara (15,42 % ) telah tiba di PPD, 6 kotak suara (0,30 % ) telah sampai di PPS, dan 5 kotak suara (0,25 % ) telah tiba di TPS. Sebagian besar logistik masih dalam proses pengiriman dan terus dimonitor secara berkala melalui sistem pemantauan logistik yang aktif selama 24 jam.
Logistik Pemilu