Baca tanpa iklan
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, melepas logistik pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di Kota Jayapura, Senin (4/8/2025).
Prosesi pelepasan yang berlangsung di Ex Terminal Entrop ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi.
Turut hadir Pj Gubernur Papua Agus Fatoni, Anggota KPU RI Koordinator Wilayah Papua Iffa Rosita, Ketua KPU Papua Diana Dorthe Simbiak, serta jajaran Forkopimda Provinsi Papua, menunjukkan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan PSU secara damai dan demokratis.
Wamendagri Ribka Haluk menegaskan, pelaksanaan PSU ini adalah amanah konstitusi yang harus dijalankan dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan komitmen bersama demi menjaga kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Ia menambahkan bahwa PSU di Papua, khususnya Kota Jayapura, memiliki arti strategis sebagai barometer demokrasi di wilayah timur Indonesia.
"Keberhasilan pelaksanaan PSU di Papua akan menjadi simbol kematangan dan kedewasaan berdemokrasi di Tanah Papua," ujar Ribka Haluk.
Wamendagri juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat yang terlibat aktif.
Baca juga: Bawaslu: Segera Turunkan Baliho Pasangan Calon Gubernur Papua
Secara khusus, ia berpesan kepada KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugas dengan integritas tinggi, profesionalisme, dan keberanian moral, memastikan tidak ada ruang bagi kesalahan, pelanggaran, manipulasi, atau intimidasi.
Ia juga menekankan pentingnya netralitas mutlak bagi seluruh jajaran ASN sebagai fondasi utama kepercayaan publik.
“Kami percaya bahwa semangat kolaborasi ini akan menjadi kunci keberhasilan, bukan hanya untuk memastikan logistik tiba di tempat tujuan dengan aman, tetapi juga dalam mewujudkan PSU yang damai, jujur, dan demokratis,” kata Ribka.
Secara khusus, ia juga memberikan pesan moral kepada KPU dan Bawaslu agar melaksanakan tugas dengan integritas tinggi, profesionalisme, dan keberanian moral.
Ia mengingatkan agar tidak ada ruang untuk kesalahan, pelanggaran, manipulasi, atau intimidasi dalam pelaksanaan PSU.
Kepada TNI dan Polri, Wamendagri mengucapkan terima kasih atas dedikasi dalam menjaga keamanan selama proses PSU berlangsung.
Ia juga menekankan pentingnya netralitas ASN, yang menurutnya merupakan fondasi utama kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.
“Pastikan seluruh jajaran ASN menjaga netralitas secara mutlak dalam setiap tahapan Pemungutan Suara Ulang,” tegasnya.