Pesan Bupati Biak Numfor saat Buka Workshop Pembangunan Desa: Ada Aparat Kampung Terjerat Hukum

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFO - Bupati Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur kampung dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. 

Hal itu disampaikan saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025. 

Baca juga: Usai FBMW, Pemkab Biak Numfor Lanjut Gelar Festival Budaya Biak

Kegiatan tersebut digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua di Swisbell Hotel Biak Numfor, Rabu (15/10/2025). 

Menurut Bupati Biak Numfor, workshop tersebut penting karena menjadi wadah pembelajaran dan penguatan kapasitas bagi aparat kampung dalam tata kelola keuangan yang baik. 

"Khusus untuk kita di Biak Numfor, workshop ini agar kita terus dibekali pengelolaan keuangan desa,” ujarnya. 

Lebih lanjut dia mengatakan, pembangunan masyarakat dimulai dari kampung, dan dana desa memiliki peran yang sangat strategis. 

Baca juga: Serapan Dana Otsus Biak Numfor Baru Rp72 Miliar Dari Rp137 Miliar

Perlu diingat, pengelolaan dana desa juga mendapatkan pengawasan yang sangat ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan. 

Ia menambahkan, sampai saat ini masih terdapat sejumlah kasus hukum yang menjerat aparat kampung akibat penyalahgunaan dana desa. 

Baca juga: Pemkab Biak Numfor Menempati Posisi Tertinggi Dalam MCSP KPK

Karena itu, lanjut dia, kegiatan bisa meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab aparatur kampung dalam menjalankan amanah pengelolaan keuangan desa.

"Kami harap kegiatan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kapasitas aparatur kampung demi terwujudnya tata kelola keuangan desa yang baik dan berintegritas," tandasnya.

Baca juga: Pemkab Biak Numfor Tetapkan Andey dan Opuri Sebagai Kampung Inovasi

Workshop yang mengusung tema “Mengawal Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. 

Kegiatan ini diikuti 120 peserta, terdiri atas 88 sekretaris kampung dan Bamuskam, 17 kepala distrik, serta 15 tenaga ahli dan pendamping desa. (**)