Setahun Kasus Bom Molotov Kantor Media Jubi, Polda Papua Ditanyai Kapan Terduga Oknum TNI Diungkap?

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Jurnalis dan aktivis pembela Hak Asasi Manusia gelar aksi demonstrasi memperingati satu tahun kasus pelemparan bom molotov di kantor Redaksi Media Jubi pada 16 Oktober 2024 lalu.

Awalnya, aksi direncanakan dilaksanakan di kantor Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cendrawasih, Polda Papua, dan kantor DPR Papua di Kota Jayapura.

Namun, rencana aksi itu ditolak oleh Kepolisan Resor Kota Jayapura dalam surat balasan bernomor BI/535/X/YAN.2.2/2025 dengan alasan identitas penanggung jawab tidak jelas, serta dalam surat pemohon tidak dicantumkan secara jelas lokasi titik kumpul massa.

Baca juga: Polda Papua dan Kodam Cenderawasih Saling Cuci Tangan dalam Kasus Teror Bom Kantor Redaksi Jubi

Massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua, akhirnya melakukan demonstrasi di pelataran Kantor Redaksi Jubi di Perumnas II, Waena, Kota Jayaura, Papua, Kamis (16/10/2025).

Perwakilan Koalisi, Elisa Sekenyap mengatakan, aksi di depan kantor Jubi sebagai bagian dari memperingati 16 Oktober 2024. Pihaknya mengaku kecewa dengan aparat kepolisian yang tidak mengizinkan aksi di depan kantor DPR Papua, Kodam XVII/Cendrawasih dan Polda Papua.

Padahal tujuan aksi itu jelas untuk menuntut pengungkapan pelaku.

Elisa menyebut pada Jumat (16/5/2025) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRP Provinsi Papua, Polda Papua telah menyebut dua nama sebagai terduga pelaku, yakni Sersan Satu atau Sertu Devrat dan Prajurit Kepala atau Praka Arga Wisnu Tribaskara.

"Apakah dua orang yang disebut oleh Polda Papua itu pelaku atau tidak, kalau bukan pelaku bagaimana proses kedepan," tanya Elisa.

Elisa mengatakan, kasus bom yang terjadi di kantor media merupakan kali pertama pertama terjadi di negara ini. Namun, proses penyidikan selama satu tahun ini dibiarkan berlarut-larut. 

"Kasus teror yang lain ada, tetapi di Papua kami yang alami pertama di kantor Jubi, tetapi pelaku belum juga ditangkap," ujarnya.

Setelah terjadi pelemparan bom molotov di Kantor Jubi,  koalisi telah melakukan upaya menuntut keadilan hampir ke seluruh instansi baik Polda Papua, DPR Papua, Kodam XVII/Cendrawsih, DPR RI, tetapi mendapat respon datar-datar saja.

"DPR memberikan kami janji untuk kawal, tetapi sampai hari ini tidak ada reaksi. Jadi kami tetap menuntut dan mencari keadilan, supaya dua pelaku yang diumumkan di DPR diungkap," ujarnya.

Elisa mengatakan, sebagai organisasi pers pihaknya mengecam segala bentuk intimidasi terhadap kerja-kerja jurnalistik.

"Jangan ada intimidasi dengan cara-cara seperti ini, karena kami jalankan tugas sebagai jurnalis yang diatur di UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 kami punya kewajiban kalau [pemberitaan]  tidak puas, hak jawab juga terbuka. Kami tidak tahu sampai sekarang kasus ini motifnya apa. Kami menuntut dan akan kawal terus sebagai organisasi pers," ujarnya.

Pemimpin redaksi Media Jubi Papua Jean Bisay mengatakan, terkait kegiatan satu tahun kasus bom molotov di Kantor Redaksi Jubi, koalisi telah menyurat secara resmi ke Polresta Kota Jayapura tanggal 14 Oktober 2025, secara resmi dan surat diterima.

Aksi akan akan dilaksanakan di kantor DPR Papua, Kodam XVII/Cendrawasih, Polda Papua dan DPR Papua.

"Pagi ini kami terima surat pukul 9.30 WIT, pemberitahuan dari Polresta Kota Jayapura bahwa aksi solidaritas dibatalkan, karena itu dialihkan di kantor Jubi," ujarnya.

Jean mengatakan, progres kasus ini, yakni usai RDP bersama Komisi I DPR Papua, pihaknya belum mendapat jawaban resmi sampai hari ini.

DPR Papua mengeluarkan pernyataan sikap yakni hasil penyidikan oleh Polda Papua bahwa terduga pelaku merupakan anggota TNI yang kemudian dibantah oleh pihak Kodam XVI/Cendrawasih. 

Baca juga: Kasus Dikembalikan ke Polda Papua, Investigasi Kodam Cenderawasih soal Teror Media Jubi Tak Serius

Dalam surat itu juga dijelaskan, DPR Papua meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendorong Kapolri dan Panglima TNI untuk segera menyelesaikan dan mengungkap kasus itu. 

Karena itu, Jean meminta agar Polda Papua segera mengumumkan saja, dua nama terduga pelaku sesuai hasil penyidikan.

"Bagi kami ini prosesnya berhenti. Kami pikir Polda Papua umumkan, Pak Kapolda bisa umumkan, karena dari Kodam, kami bertemu dengan Pangdam sebelumnya, siap membantu. Kami dari Jubi menunggu," ujarnya.

Jean menegaskan, bahwa selama satu tahun ini, segala bentuk upaya telah dilakukan oleh koalisi di Jayapura dan luar Jayapura tetapi pelakunya belum ditangkap dan diadili.

Pihaknya akan terus mendesak semua pihak agar pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

"Mau Kapolda diganti, Pangdam diganti, Jubi tetap kejar supaya pelaku mempertanggung jawabkan de [dia] pu [punya] perbuatan, karena sudah bom kita punya kantor. Kendaraan dibakar juga masih ada, kami akan tetap berjuang sampa kapanpun." (*)