Jaksa dan Pemerintah se-Papua Teken PKS: Dana Desa dan Koperasi Merah Putih Kini Diawasi Ketat

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Dana Desa dan Dana Koperasi Merah Putih di Provinsi Papua dipastikan diawasi dan dikawal ketat oleh otoritas terkait.

Kepastian ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) terkait Pengawalan dan Pengawasan Dana Desa dan Dana Koperasi Merah Putih se-Provinsi Papua di Sentani, pada Rabu (29/10/2025).

Adapun PKS ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hendrizal Husin dengan Gubernur Papua Mathius Fakhiri, dan juga antara Kepala Kejaksaan Negeri se-Papua dengan para Bupati.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hendrizal Husin menyebut PKS tersebut merupakan rangkaian kegiatan Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Papua serta Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Baca juga: Proyek Fiktif Jalan Lingkar Kantor Bupati Jayawijaya Diusut, Jaksa Periksa 7 Calon Tersangka

Kegiatan bertajuk “Transformasi Peran Aktif dalam Mendorong Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah” itu diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua. 

Selain penandatanganan PKS terkait dua program tersebut, digelar pula diskusi panel membahas detail pelksanaannya.

Sejumlah narasumbernya yakni Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Dr Sunarwan, S. H., M.Hum, dengan materi Peran Strategis Kejaksaan dalam mendukung APIP di Daerah .

Kemudian, Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Papua, Yedivia Rum, S. H., M.H dengan materi Sosialisasi Aplikasi Jaga Desa.

Baca juga: Kejaksaan Tinggi Papua Amankan Proyek Strategis Nasional, Apolo Safanpo Minta OPD Siapkan Data

"Dengan PKS ini, maka diharapkan seluruh Kejaksaan di Provinsi Papua dapat berperan aktif melaksanakan pengawasan dan pengawalan Dana Desa dan Dana Koperasi Desa Merah Putih," ujar Husin.

Pengawasan melalui Aplikasi Jaga Desa diharapkan tepat pengelolaan dan penggunaannya.

Harapannya, dapat membangun desa-desa di Provinsi Papua. (*)