Ketua DPR Papua Pegunungan Desak TNI Buka Akses Pencarian Korban Bencana di Nduga

Ketua DPR Papua Pegunungan Desak TNI Buka Akses Pencarian Korban Bencana di Nduga

Laporan Wartawan Tribun-papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM.WAMENA – Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, mendesak aparat TNI Non Organik yang bertugas di Distrik Mebrok, Daerah Yuguru, Kabupaten Nduga, agar segera membuka akses bagi warga yang ingin mengevakuasi lima korban selamat pascabencana alam di wilayah tersebut.

Desakan ini disampaikan Yos Elopere usai menerima kunjungan keluarga korban dan mahasiswa asal Nduga di Kantor DPR Papua Pegunungan, Selasa (10/11/2025).

Ia mengaku menerima laporan bahwa masyarakat kesulitan menjangkau lokasi bencana karena adanya penyisiran aparat militer.

“Ada lima orang yang masih hidup dan berada di hutan dalam kondisi darurat. Masyarakat ingin turun mencari mereka, tapi aksesnya tertutup karena operasi penyisiran TNI Non Organik,” ujar Yos Elopere.

Baca juga: DPR Desak Pemkab Nduga Buka Akses ke Lokasi Bencana, Jamin Keamanan Pencarian Korban Banjir Bandang

Yos menekankan bahwa dalam situasi bencana, semua pihak harus menomorsatukan kemanusiaan di atas segala perbedaan.

“Ini bukan soal ideologi atau politik. Ini soal nyawa manusia. Saya sebagai pimpinan DPR meminta pihak militer membuka akses agar masyarakat bisa menolong korban,” tegasnya.

Selain itu, Yos juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan beserta dinas terkait untuk segera turun langsung ke lokasi dan melakukan pendataan nyata.

 Ia menilai, penanganan bencana kali ini terlalu lamban dan minim koordinasi.

“Jangan kita berfoya-foya di atas penderitaan rakyat. Pemerintah punya tanggung jawab besar. Kami di DPR akan terus menyoroti agar tindakan cepat dilakukan,” tambahnya.

Menurut Yos, sejauh ini bantuan yang masuk baru berasal dari Dinas Sosial berupa beras dan tenda yang disalurkan ke wilayah Ilegma dan Pintas.

Namun, belum ada langkah konkret dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menembus lokasi bencana di Mebrok.

“Kasus ini sudah terjadi sejak tanggal 1, tapi sekarang sudah tanggal 10 dan belum ada akses dibuka. Saat pembebasan pilot dulu bisa dilakukan, kenapa sekarang untuk kemanusiaan justru dibatasi?,” ujar Yos.

Baca juga: Mahasiswa Nduga Serukan Konflik Horizontal di Kenyam Segera Dihentikan, Pemerintah Diminta Bertindak