OPM Keluarkan Ancaman Serius terhadap Bupati Yahukimo Didimus Yahuli, Begini Penyebabnya

Perintah untuk memproses warga yang berdomisili di kota tetapi tidak memiliki KTP juga disebut sebagai kebijakan yang memberatkan masyarakat Papua.

TPNPB Kodap XVI menuntut agar TNI–Polri menghentikan praktik penyisiran di pusat kota yang menurut mereka menimbulkan ketakutan warga sipil, serta meminta agar stigma yang mengaitkan ciri fisik (seperti rambut gimbal atau kumis panjang) dengan keanggotaan TPNPB dihentikan.

Baca juga: Gugat Putusan MA, Puluhan Kepala Kampung di Yahukimo Bawa Novum ke PTUN Jayapura

Mereka menegaskan bahwa anggota TPNPB memiliki struktur komando yang jelas dan menolak kriminalisasi terhadap warga sipil berdasarkan penampilan.

Sebby Sambom tercantum sebagai Jubir TPNPB OPM yang menandatangani siaran pers tersebut atas nama Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB.

Dokumen juga mencantumkan nama-nama pucuk pimpinan TPNPB-OPM: Jenderal Goliat Tabuni (Panglima Tinggi), Letjen Melkisedek Awom (Wakil Panglima), Mayjen Terianus Satto (Kepala Staf Umum), dan Mayjen Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Umum).

Siaran pers menutup dengan pernyataan bahwa “perang akan tetap berlanjut sampai Indonesia mengakui kemerdekaan bangsa Papua,” dan menyebut pengakuan kemerdekaan Palestina oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai perbandingan politik yang digunakan dalam narasi pembenaran mereka. (*)