ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

KKB Papua

OPM Keluarkan Ancaman Serius terhadap Bupati Yahukimo Didimus Yahuli, Begini Penyebabnya

Bupati Didimus Yahuli diduga menjadi aktor utama penempatan aparat militer di Yahukimo, Papua Pegunungan.

Tribun-Papua.com/Istimewa
KELOMPOK BERSENJTA - Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB foto bersama usai merilis siaran pers yang memuat pernyataan sikap dan peringatan keras dari TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Kamis (13/11/2025).  

Laporan Wartawan Tribun-papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM,l YAHUKIMO - Markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) - Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengeluarkan peringatan keras terhadap Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, Kamis (13/11/2025). 

Dalam rilis persnya, pasukan TPNPB menuding Bupati Yahukimo terlibat dalam penempatan aparat militer dan operasi yang menimpa warga sipil, serta mengeluarkan ancaman tegas terhadap pihak yang dianggap mengambil bagian.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul laporan dari pasukan TPNPB Kodap XVI di Dekai pada 9 November 2025. 

Mayor Kopitua Heluka, yang disebut sebagai Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI, menegaskan wilayah Yahukimo kini dikuasai  oleh enam batalion TPNPB.

Mereka memperingatkan aparat TNI–Polri agar menghentikan penyisiran dan penangkapan warga sipil.

Baca juga: Kepala Kampung Desak Presiden Sanksi Bupati Yahukimo, Melawan Putusan MA hingga Cairkan Dana Desa

Heluka menuding bahwa operasi aparat sering menimbulkan kepanikan di kalangan penduduk.

Dalam pernyataannya, Heluka menuduh Bupati Didimus Yahuli sebagai aktor di balik penempatan aparat militer di Yahukimo dan bertanggung jawab atas penangkapan dan penembakan yang menimpa warga.

TAMBANG EMAS YAHUKIMO - Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli saat diwawancarai di Jayapura, Selasa (30/9/2025). Ia mengatakan pemkab sulit menekan tambang emas ilegal sebab tidak ada regulasi yang mengatur.
TAMBANG EMAS YAHUKIMO - Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli saat diwawancarai di Jayapura, Selasa (30/9/2025). Tribun-Papua.com/Taniya Sembiring)

“Saya akan kejar Anda sampai saya tembak mati,” bunyi salah satu ancaman tegas yang dikutip dari siaran pers tersebut kalimat yang menunjukkan eskalasi retorika dari pihak TPNPB terhadap pejabat daerah.

TPNPB juga menargetkan warga imigran asal Jawa yang menetap di Yahukimo.

Menurut pernyataan itu, warga imigran yang dianggap sebagai “agen intelijen” dinyatakan harus segera meninggalkan wilayah; jika tidak, mereka disebut sebagai sasaran eksekusi oleh pasukan TPNPB. 

Pernyataan ini sekaligus mengutuk kebijakan yang menurut mereka memerintahkan penangkapan dan penembakan terhadap orang Papua yang berambut gimbal, berkumis panjang, atau memakai gelang bertanda bintang fajar.

Siaran pers menyampaikan beberapa tudingan dan poin sikap resmi TPNPB Kodap XVI, antara lain:

Bupati Didimus Yahuli diduga menjadi aktor utama penempatan aparat militer di Yahukimo.

Didimus diduga memerintahkan aparat menyerang TPNPB dan memerintahkan penangkapan/penembakan warga dengan ciri tertentu.

Perintah untuk memproses warga yang berdomisili di kota tetapi tidak memiliki KTP juga disebut sebagai kebijakan yang memberatkan masyarakat Papua.

Jubir Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambom
Jubir Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambom (Tribunnews.com/istimewa)

TPNPB Kodap XVI menuntut agar TNI–Polri menghentikan praktik penyisiran di pusat kota yang menurut mereka menimbulkan ketakutan warga sipil, serta meminta agar stigma yang mengaitkan ciri fisik (seperti rambut gimbal atau kumis panjang) dengan keanggotaan TPNPB dihentikan.

Baca juga: Gugat Putusan MA, Puluhan Kepala Kampung di Yahukimo Bawa Novum ke PTUN Jayapura

Mereka menegaskan bahwa anggota TPNPB memiliki struktur komando yang jelas dan menolak kriminalisasi terhadap warga sipil berdasarkan penampilan.

Sebby Sambom tercantum sebagai Jubir TPNPB OPM yang menandatangani siaran pers tersebut atas nama Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB.

Dokumen juga mencantumkan nama-nama pucuk pimpinan TPNPB-OPM: Jenderal Goliat Tabuni (Panglima Tinggi), Letjen Melkisedek Awom (Wakil Panglima), Mayjen Terianus Satto (Kepala Staf Umum), dan Mayjen Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Umum).

Siaran pers menutup dengan pernyataan bahwa “perang akan tetap berlanjut sampai Indonesia mengakui kemerdekaan bangsa Papua,” dan menyebut pengakuan kemerdekaan Palestina oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai perbandingan politik yang digunakan dalam narasi pembenaran mereka. (*)

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved