Rekrutmen P3PD Lewat Perguruan Tinggi, Dorong Seleksi Lebih Transparan dan Profesional

Ringkasan Berita:

• Menurut Yandri, kebijakan recruitmen p3pd ini diambil untuk memastikan proses penerimaan pendamping desa berjalan secara adil dan transparan.
• Perguruan tinggi dinilai memiliki kapasitas dalam melaksanakan seleksi berbasis kompetensi serta mampu menggunakan sistem seleksi modern seperti Computer Assisted Test (CAT).
• Dengan metode tersebut, peluang praktik tidak transparan dapat diminimalkan.

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa serta mempercepat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, keberadaan tenaga pendamping desa memiliki peran penting untuk memastikan program berjalan efektif.

Karena itu, mekanisme rekrutmen pendamping desa kini tengah dievaluasi agar lebih transparan, adil, dan profesional.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan, saat ini instansinya belum membuka rekrutmen tenaga pendamping profesional desa atau pendamping desa. 

Ia menjelaskan proses seleksi sebelumnya memang dilakukan melalui situs resmi P3PD, namun ke depan mekanisme tersebut akan mengalami perubahan.

Pemerintah berencana melibatkan perguruan tinggi dalam proses rekrutmen agar seleksi lebih objektif dan berkualitas.

Baca juga: DPR Papua: Potensi Perikanan Biak Numfor Terganjal Keterbatasan Alat Tangkap

Menurut Yandri, kebijakan recruitmen p3pd ini diambil untuk memastikan proses penerimaan pendamping desa berjalan secara adil dan transparan.

Perguruan tinggi dinilai memiliki kapasitas dalam melaksanakan seleksi berbasis kompetensi serta mampu menggunakan sistem seleksi modern seperti Computer Assisted Test (CAT).

Dengan metode tersebut, peluang praktik tidak transparan dapat diminimalkan.

“Yang merekrut itu bukan Kemendes, melainkan perguruan tinggi. Jadi, ini adil dan transparan, pakai CAT dan sebagainya,” ujar Yandri.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah ingin meningkatkan kualitas SDM pendamping desa sekaligus menjaga integritas proses seleksi.

Perubahan mekanisme rekrutmen ini juga tidak lepas dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja pendamping desa sebelumnya.

Yandri menyampaikan bahwa terdapat sejumlah persoalan yang ditemukan, seperti pendamping yang menjalani pekerjaan ganda, tidak pernah hadir menjalankan tugas, mengundurkan diri tanpa prosedur, hingga tidak melakukan pendaftaran ulang.