Menuju Universal Coverage, Papua Targetkan 54 Persen Pekerja Terlindungi Jamsostek Tahun Ini

Ringkasan Berita:

•  Pemerintah daerah membidik peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga menyentuh angka 54 persen pada tahun 2026 mendatang.
• Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Papua Jayapura, Sirta Mustakeim, dalam keterangannya menyebutkan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua bersama BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen mempercepat pencapaian cakupan kepesertaan semesta atau Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di wilayah tersebut.

Sinergi ini difokuskan untuk memperluas jangkauan perlindungan bagi pekerja, terutama di sektor informal yang selama ini masih rentan terhadap risiko sosial ekonomi.

Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, menegaskan dukungannya terhadap program ini dengan menetapkan target ambisius. 

Baca juga: Optimalisasi Perlindungan Pekerja, Pemprov Papua Kejar Target Universal Coverage

Pemerintah daerah membidik peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga menyentuh angka 54 persen pada tahun 2026 mendatang.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Papua Jayapura, Sirta Mustakeim, dalam keterangannya menyebutkan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama.

Menurut dia, jaminan sosial bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pilar penting dalam menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat.

"Dengan dukungan penuh dari Gubernur, kami optimis seluruh pekerja di Papua, baik di sektor formal maupun informal, akan mendapatkan perlindungan yang layak. Target 54 persen pada 2026 adalah manifestasi dari kehadiran negara bagi para pekerja," ujar Sirta di Jayapura, Selasa (5/5/2026).

Menjangkau Akar Rumput

Guna mencapai target tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan serangkaian strategi taktis. 

Salah satunya adalah penguatan kerja sama hingga tingkat rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW) untuk menyisir para pekerja mandiri seperti petani, nelayan, dan pedagang pasar.

Selain itu, perluasan kanal pendaftaran dan sosialisasi yang masif terus digencarkan untuk menghapus stigma bahwa jaminan sosial hanya diperuntukkan bagi pegawai kantoran.

"Universal Coverage Jamsostek bukan hanya soal angka di atas kertas. Ini adalah upaya nyata untuk memberikan rasa aman. Saat pekerja terlindungi dari risiko kecelakaan kerja atau kematian, keluarga mereka memiliki bantalan ekonomi sehingga tidak jatuh ke jurang kemiskinan baru," tambah Sirta.

Baca juga: Pekerja Proyek Pemerintah Wajib Masuk Jaring Pengaman Sosial

Data menunjukkan bahwa tantangan terbesar di Papua adalah kondisi geografis dan literasi mengenai pentingnya asuransi sosial di daerah pedalaman.

Namun, dengan komitmen regulasi dari pemerintah provinsi dan kemudahan akses layanan, perlindungan yang inklusif dan merata diyakini dapat segera terwujud.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi masyarakat Papua, sekaligus memastikan keberlangsungan masa depan bagi ahli waris pekerja di tengah dinamika pembangunan di daerah tersebut. (*)