Pemkab Waropen Raih Opini WDP setelah Bertahun-tahun Disclaimer

Menurutnya, proses menuju perubahan tersebut membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama dari seluruh pimpinan OPD, ASN, DPRK, hingga dukungan masyarakat.

Bupati juga menilai stabilitas keamanan daerah serta kebijakan pembayaran gaji ASN tepat waktu setiap tanggal satu menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan disiplin aparatur dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

“Kalau ASN menerima haknya tepat waktu, maka mereka juga harus bekerja lebih disiplin. Dampaknya juga dirasakan masyarakat karena ekonomi ikut bergerak,” katanya.

Fransiscus Mote turut mengapresiasi media massa yang terus mengawal pembangunan melalui pemberitaan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Ia berharap capaian opini WDP menjadi langkah awal menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun mendatang.

“WDP ini adalah motivasi awal kita. Target kita ke depan dengan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, Kabupaten Waropen bisa meraih opini WTP,” tegasnya.

Keberhasilan Pemkab Waropen keluar dari Disclaimer juga tidak terlepas dari kerja keras Inspektorat Kabupaten Waropen dalam menyelesaikan ribuan rekomendasi BPK yang menumpuk sejak tahun 2004 hingga 2025.

Kepala Inspektorat Waropen, Irwhanto, mengatakan pihaknya menjadikan penyelesaian rekomendasi BPK sebagai prioritas utama sejak awal.

Melalui koordinasi intensif bersama BPK selama tiga minggu, Inspektorat berhasil memilah sebanyak 1.180 rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti.

“Kami bekerja hampir 24 jam, bahkan sampai tidur bersama di kantor demi menyelesaikan hal ini. Hasil opini ini berkorelasi langsung dengan hasil tindak lanjut yang kami lakukan. Ini adalah kerja keras tim Inspektorat, para staf, dan kerja sama seluruh OPD,” kata Irwhanto.

Baca juga: DPR Papua Tengah Desak BPK Audit Sejumlah Proyek Fiktif di Intan Jaya

Pemerintah Kabupaten Waropen terus berupaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah setelah berhasil keluar dari opini Disclaimer dan meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI Perwakilan Papua.

“Ke depan kami menargetkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi bisa mencapai di atas 70 persen sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Irwhanto.

Capaian opini WDP tersebut dinilai menjadi langkah awal bagi Pemkab Waropen untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan capaian opini WDP ini, Pemerintah Kabupaten Waropen optimistis dapat terus memperbaiki tata kelola pemerintahan menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” pungkasnya. (*)