Gubernur Papua Selatan Minta Polda Awasi Konsumsi BBM yang Meningkat

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo minta aparat kepolisian perketat pengawasan terhadap konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang meningkat di wilayah itu.

Apolo Safanpo mengatakan saat ini masalah yang dihadapi adalah BBM, sebab dengan hadirnya Projec Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan, kebutuhan bahan bakar meningkat.

Baca juga: Mahasiswa IPB Bima Wicaksana Meninggal Saat Tugas Riset di Papua Barat, Dianugerahi Gelar Sarjana

Sebab peralatan pertanian seperti seeder, planter untuk perawatan tanaman, sprayer, cultivator untuk panen, combine harvester untuk pemanen dan pengolahan hasil panen, dryer sampai kepada penggilingan, semuanya membutuhkan mekanisasi sehingga kebutuhan BBM.

Di Merauke juga tersedia PSN tebu untuk gula serta bioetanol dan semuanya mekanisasi yang membutuhkan BBM. Walaupun sebenarnya perusahaan-perusahaan ini memiliki suplayer dan distribusi BBM, terkadang pengiriman terhambat sehingga mereka mengambil dari yang seharusnya bukan untuk PSN.

Baca juga: Kejati Papua Tetapkan 3 Pejabat LPMP Sebagai Tersangka Korupsi Rp43 Miliar

“Kadang-kadang kalau stoknya belum tiba (stok perusahaan), sementara kegiatannya harus jalan, mereka menggunakan BBM yang sebenarnya bukan untuk industri. Untuk itu mohon pengawasannya walaupun tidak ada di dalam lembar kerja, tetapi itu mungkin bisa ditambah," kata gubernur saat audiens dengan Irwasda Polda Papua di Merauke pekan kemarin.

Aktivitas itu juga menimbulkan keresahan di masyarakat sebab banyak kendaraan dengan plat atau nomor polisi di luar Merauke namun beroperasi di Merauke bahkan mengisi BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Baca juga: 20 Persen DD Biak Utara Dikelola Langsung Oleh Kelompok Tani

Ia berharap dengan pengawasan yang lebih baik dari aparat penegak hukum, dapat membantu pemerintah untuk menertibkan pelanggaran yang terjadi, termasuk dalam pendistribusian pupuk.

"Kemudian, terkait pelabuhan ini termasuk eksklusif, kita kan tidak punya akses untuk masuk ke pelabuhan untuk mendapatkan data dan informasi tentang bongkar muat baik barang maupun jasa,"kata dia.(*)