Sarmi Paling Pertama Evaluasi Perubahan APBD 2025 se-Provinsi Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Anderson Esris

TRIBUN-PAPUA.COM, SARMI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menggelar evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sarmi tentang Perubahan APBD Tahun 2025 di Hotel Swiss-Belhotel, Kota Jayapura, Senin (22/9/2025). Evaluasi ini dilakukan oleh tim evaluator dari Pemprov Papua yang terdiri dari BPKAD, Bapperinda, Bapenda, dan Biro Hukum.  

Pemerintah Daerah (Pemda) Sarmi diwakili Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemda, sementara legislatif hadir melalui Ketua DPRK Sarmi dan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRK. Hal ini menunjukkan kerja sama yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembentukan dokumen Perubahan APBD.  

Baca juga: BMKG Prediksi Sebagian Besar Distrik di Mimika Dilanda Hujan Pada Selasa

Dalam kesempatan tersebut, Dr. F. Wanggai selaku pimpinan rapat evaluasi menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemda dan DPRK Sarmi karena berhasil membuat terobosan cepat. Sarmi dinyatakan sebagai satu-satunya kabupaten dari delapan kabupaten dan satu kota di Papua yang paling awal menyelesaikan evaluasi Perda Perubahan APBD dibandingkan dengan pemda-pemda lainnya.

“Ini sebuah prestasi membanggakan dari tim kerja yang solid,” ujar Dr. F. Wanggai. Ia menekankan bahwa kecepatan dan ketepatan dalam pemenuhan syarat regulasi merupakan poin utama yang membawa Kabupaten Sarmi unggul dalam proses evaluasi.  

Baca juga: BREAKING NEWS: DPRP Sahkan Mathius-Aryoko Pasangan Gubernur Papua Terpilih, Mari-Yo Siap Lantik

Evaluator dari Pemprov Papua berharap agar soliditas antara Pemda dan DPRK Sarmi dalam pembahasan APBD perubahan terus dipertahankan. Pasalnya, tantangan ke depan adalah penyusunan APBD 2026, yang harus sejalan dengan RPJMD kabupaten periode 2025 ‑ 2029 dan RKPD Provinsi Papua Tahun 2026.  

Untuk memastikan keabsahan informasi, Inspektur Kabupaten Sarmi, Benny Wafumilena, S.Sos, M.Si, meminta konfirmasi langsung kepada Dr. F. Wanggai dan evaluator BPKAD, yakni Pak Hulman. Keduanya membenarkan bahwa Pemkab Sarmi memang telah melewati tahap evaluasi sementara pemprov belum melangkah ke tahap evaluasi untuk pemda-pemda lainnya.  

Baca juga: Longsor Tambang Freeport: Dua Pekerja Ditemukan Tertimbun, Pencarian 5 Korban Lain Penuh Tantangan

Prestasi ini dianggap bukan hanya sekadar perolehan formal, melainkan cerminan sinergi yang matang antara perangkat daerah dan legislatif. Langkah cepat dan kepatuhan terhadap prosedur regulasi dianggap menjadi fondasi penting agar tata kelola pemerintahan di Sarmi semakin transparan dan akuntabel.

Wanggai juga mengaitkan prestasi Kabupaten Sarmi dengan visi pembangunan yang lebih besar, yakni SAPTA CITA menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyebut bahwa capaian ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan cita-cita nasional tersebut, dimana pemerintahan daerah yang kuat dan teratur menjadi salah satu pilar penting.  

Baca juga: YPMAK Berbelasungkawa Atas Meninggalnya 2 Karyawan PTFI Korban Longsor

Dengan prestasi ini, diharapkan Kabupaten Sarmi semakin dipercaya sebagai daerah yang mampu menjalankan perubahan dan regulasi secara cepat dan tepat. Masyarakat ikut berharap bahwa APBD Perubahan 2025 segera disahkan dan dapat dijalankan, sehingga manfaat pembangunan dan pelayanan publik bagi warga Sarmi bisa dirasakan lebih cepat.(*)