Sarmi Serahkan KUA-PPAS 2026, APBD Pro Rakyat Dimulai

Ringkasan Berita:

• Penyerahan Dokumen: Pemkab Sarmi resmi menyerahkan dokumen KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRK Sarmi.
• Langkah Awal Pembahasan: Penyerahan ini menandai dimulainya pembahasan resmi draf APBD 2026 antara eksekutif dan legislatif.
• Fokus Pembangunan: Prioritas anggaran difokuskan pada pembangunan yang berpihak kepada rakyat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Anderson Esris

TRIBUN-PAPUA.COM, SARMI – Pemerintah Kabupaten Sarmi,Provinsi Papua secara resmi menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Sarmi. Penyerahan ini berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRK Sarmi pada Selasa, (18/11/2025).

Penyerahan dokumen dilakukan oleh Bupati Sarmi, Dominggus Catue, kepada Ketua DPRK Sarmi, Muh Ashari Tiris. Proses ini menjadi langkah awal penyusunan APBD 2026 yang akan segera dibahas bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.

Dalam sambutannya, bupati Sarmi menyampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS telah mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Ia berharap pembahasan APBD bisa berjalan efektif dan tepat waktu.

Baca juga: Warga Kabupaten Jayapura Minta Pemkab Tekan Harga Bapok yang Merangkak Naik

"Dokumen ini merupakan komitmen kita untuk melanjutkan pembangunan yang berpihak kepada rakyat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujar Bupati Dominggus.

Ketua DPRK Sarmi, Muh Ashari Tiris, menyambut baik penyerahan dokumen tersebut dan menyatakan bahwa DPRK siap menjalankan fungsi pengawasan anggaran secara transparan dan bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan APBD yang berkualitas.

Baca juga: Wabup Lanny Jaya Minta Mantan Kepala Kampung Tidak Buat Gerakan Tambahan

“DPRK akan segera membahas dokumen ini melalui rapat-rapat komisi dan badan anggaran. Kami ingin memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat terakomodasi dalam kebijakan anggaran tahun depan,” kata Ashari.

Dokumen KUA-PPAS berisi arah kebijakan pembangunan daerah dan alokasi anggaran awal yang menjadi dasar penyusunan RAPBD 2026. Penyerahan tepat waktu ini menjadi bentuk komitmen Pemda Sarmi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan penyerahan ini, proses pembahasan APBD 2026 secara resmi dimulai, dan diharapkan seluruh tahapan dapat berjalan lancar sehingga pelaksanaan program pembangunan tahun depan dapat segera dilaksanakan sejak awal tahun.(*)