DPUPR Biak Numfor Bekali Tenga Fasilitator Lapangan dan TPS-KSM

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR - Sebanyak 24 orang Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Biak Numfor, Papua, di Hotel Mapia Biak, Senin, (13/10/2025)

Pelatihan yang akan berlangsung dua hari 13 - 14 Oktober 2025 itu, dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Biak Numfor, Zacharias L. Mailoa.

Baca juga: Ondofolo Waena Menyalurkan Bantuan Untuk Warga Sekitar

Zacharias L. Mailoa mengatakan pelatihan itu sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan keterampilan TFL dan KSM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab mereka.

Ia juga menilai, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Dikatakan pula bahwa, pelaksanaan program sanitasi bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga bentuk pemberdayaan ekonomi warga.

Baca juga: Warga Protes Praktik Rasis Berulang di SMP Kalam Kudus Mimika

“Pekerjaan ini diusulkan oleh masyarakat, dikerjakan oleh masyarakat, dan hasilnya juga akan dinikmati oleh masyarakat sendiri,” ujarnya 

Ia meminta para kepala distrik dan kepala kampung ikut mengawasi pelaksanaan di lapangan agar program benar-benar berjalan sesuai harapan dan tidak hanya sekadar memenuhi target fisik. 

Baca juga: Komite Eksekutif Otsus Papua, Mensejahterakan Rakyat atau Hanya Menenangkan Elite Daerah?

"Keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan hasil pembangunan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan," tegasnya

Sementara itu, Kepala DPUPR Biak Numfor, Frans Wattimena menambahkan, pelatihan ini difokuskan pada pemahaman teknis dan administrasi agar para pelaksana di lapangan dapat menjalankan kegiatan sesuai prosedur.

Baca juga: Pemkab Sarmi Luncurkan Berbagai Hiburan Rakyat Dalam Rangka Sumpah Pemuda

“Harapan kami, teman-teman TFL dan KSM lebih memahami proses penganggaran, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga pertanggungjawaban sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Karena mereka ini masyarakat awam yang direkrut oleh pemerintah kampung, maka pelatihan ini sangat penting,” jelas Frans

Frans juga mengingatkan agar seluruh pelaksana kegiatan mematuhi petunjuk teknis dari Kementerian PUPR, mengingat di beberapa tahun sebelumnya masih ditemukan kegiatan yang tidak selesai atau bermasalah dalam laporan pertanggungjawaban.

Baca juga: Suku Meepago Komitmen Wujudkan Kamtibmas dan Lindungi Tempat Sakral

"Kami berharap tahun ini tidak ada lagi pekerjaan yang bermasalah. Semua harus dikerjakan sesuai petunjuk teknis sehingga semua dapat selesai tepat waktu dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(*)