Pemkab Biak Numfor Siap Terima Investor yang Memberdayakan OAP

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR - Bupati Biak Numfor, Provinsi Papua, Markus O. Mansnembra, menyebut pemerintah daerah siap memberikan dukungan kepada investor yang ingin melakukan investasi di Biak, terutama bagi mereka yang memberdayakan masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Dikatakan, pemerintah daerah ingin memastikan agar setiap investasi yang masuk benar-benar memberi manfaat bagi warga Biak. 

Baca juga: Waspada Curanmor, NEW HONDA ADV 160 Hadir Dengan Smart Key

Bupati menilai selama ini sektor perikanan masih didominasi oleh kegiatan penangkapan, tanpa diikuti pengelolaan hasil tangkapan di wilayahnya.

“Kita boleh bangga memiliki wilayah tangkap 717 yang selama ini cukup ramai dengan kapal yang beroperasi, tapi hasilnya dibawa ke daerah lain untuk diolah sehingga hasilnya tidak dirasakan oleh masyarakat di Biak," ujarnya di Biak, Rabu, (15/10/2025).

Baca juga: New Honda ADV 160 Resmi Diperkenalkan di Papua

Bupati berharap ke depan investor yang datang tidak hanya melakukan kegiatan tangkap, tetapi juga ada pembangunan fasilitas pengolahan di Biak. Dengan begitu, manfaat ekonomi bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.

“Kita dorong investasi yang juga membuka lapangan kerja di sini, supaya masyarakat bisa ikut merasakan hasil dari potensi yang kita punya,” kata bupati

Baca juga: Security Dealer Honda di Papua Siap Menyambut Konsumen Dengan 5S

Bupati juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat dalam pemberian izin investasi di sektor perikanan. Ia berharap izin yang diberikan tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memperhatikan dampak bagi masyarakat di daerah.

“Izin memang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, tapi kami berharap ada kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah. Jangan sampai investor hanya datang tangkap di sini, lalu hasilnya dibawa dan diolah di tempat lain,” tegasnya.

Baca juga: Astra Motor Sorong Hadirkan Line Up Spesial di Ramayana Sorong

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga berharap adanya kebijakan nasional yang lebih mendukung pembangunan di kawasan timur Indonesia.

"Kita juga ingin ada kebijakan dari pemerintah pusat mengeluarkan sebuah regulasi yang ada keberpihakan bagi kita yang ada di daerah-daerah timur," pungkasnya.(*)