DPUPR Biak Numfor Gandeng Balai Jasa Konstruksi Cetak OAP Bersertifikasi

Ringkasan Berita:

• Peningkatan Kompetensi : DPUPR Biak Numfor menggelar pelatihan dan uji sertifikasi konstruksi selama tiga hari bagi Orang Asli Papua (OAP).
• Kewajiban Regulasi : Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2017, setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) untuk menjamin kualitas bangunan.
• Target Kemandirian : Program ini bertujuan agar OAP memiliki daya saing tinggi dan mampu menjadi tuan di negeri sendiri pada sektor pembangunan infrastruktur.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, menggandeng Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura untuk menggelar pelatihan dan uji sertifikasi jenjang terampil bagi Orang Asli Papua (OAP), di Swisbell Hotel Biak, Rabu (22/4/2026)

Pelatihan ini akan dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 22 hingga 24 April 2026. Kegiatan ini menjadi upaya nyata peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) konstruksi di daerah.

Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, Candra Permana, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap peningkatan kualitas SDM, khususnya di Kabupaten Biak Numfor. 

Baca juga: Bulog Papua Perkuat Literasi Pangan Kepada Generasi Muda Lewat Kunjungan Edukatif

“Tujuan pelatihan ini adalah mendukung peningkatan SDM, khususnya di wilayah Biak Numfor. Sertifikasi ini juga merupakan kewajiban bagi tenaga kerja yang akan bekerja di bidang konstruksi,” ujarnya saat menghadiri pelatihan di Biak, Rabu (22/4/2026)

Ia menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 7, setiap tenaga kerja konstruksi diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi kerja. Tidak hanya itu, badan usaha jasa konstruksi juga wajib mempekerjakan tenaga kerja bersertifikat. 

“Sertifikat kompetensi kerja ini adalah bukti pengakuan bahwa peserta memiliki kemampuan pada jabatan tertentu di bidang konstruksi. Ini merupakan kewajiban yang diatur undang-undang,” katanya.

Menurutnya, pelatihan yang diberikan mencakup empat jabatan kerja, yakni pelaksana lapangan pekerjaan gedung, pelaksana lapangan pekerjaan jalan, pengawas lapangan pekerjaan gedung, dan pengawas lapangan pekerjaan jalan. 

Baca juga: Mal SMC Resmi Topping Off Sebagai Ikon Baru Papua Barat Daya

Ke depan, peserta bahkan berpeluang mengikuti hingga lima sertifikasi jabatan berbeda sesuai kompetensi masing-masing.

Di sisi lain, Candra mengakui jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat masih terbatas di wilayah Papua. "Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman dari pelaku usaha jasa konstruksi tentang pentingnya sertifikasi, serta belum adanya dorongan untuk pengembangan diri menjadi tantangan yang harus diatasi,” imbuhnya

Candra berharap pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan kompetensi peserta.

Sementara itu, Pelaksana (Plt) Sekretaris Daerah Biak Numfor, Zacharias L. Mailoa, menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada material, tetapi juga pada kualitas SDM konstruksi. 

Baca juga: Buntut Bocah Meninggal di Kursi UGD, APS Desak Evaluasi Total Dinkes dan RSUD Wamena

“Pembangunan infrastruktur adalah urat nadi perekonomian bangsa, namun tidak terlepas dari SDM konstruksi yang kompeten,” ujarnya saat membuka pelatihan di Swisbell Hotel Biak

Pemerintah daerah, kata Sekda, berkomitmen tidak hanya membangun fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas SDM, khususnya OAP. “Pelatihan ini adalah bukti nyata komitmen kami agar OAP mampu menjadi tuan di negeri sendiri, khususnya di sektor jasa konstruksi,” katanya.