TPID Sarmi Menemukan Harga Beras dan Bawang Melampaui HET Provinsi

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Anderson Esris

TRIBUN-PAPUA.COM, SARMI - Dalam rangka menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi daerah, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua menggelar inspeksi mendadak (sidak) harga kebutuhan pokok di sejumlah titik, Kamis (12/9/2025).

Bupati Sarmi, Dominggus Catue, S.K.M., M.Kes., usai memimpin sidak tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok bagi masyarakat. 

Baca juga: Bupati Sarmi Minta Dukungan APKINDO Hidupkan Lahan Tidur Untuk Kesejahteraan Masyarakat

“Ini sudah menjadi tugas kami untuk memastikan harga-harga di pasar dan kios tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Sidak dilaksanakan di Pasar Sentral Mararena dan Toko Sultan, yang menjadi lokasi strategis perputaran barang pokok, khususnya beras subsidi SPHP dan minyak goreng merek Minyakita. Dalam sidak, ditemukan adanya perbedaan harga beras yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca juga: Tampil Perdana Liga 2, Persipura Jayapura Siap Hadapi Persipal Palu Meski Tanpa Kiper Andalan

“Beberapa komoditi kami temukan seperti bawang merah dijual dengan harga Rp 75.000 hingga Rp 80.000 per kg. Ini kami pahami masih sesuai dengan sumber pasokan pedagang, namun tetap akan kami tertibkan agar sesuai HET,” kata Bupati Dominggus.

Sidak ini sekaligus menjadi evaluasi atas distribusi barang subsidi dari pemerintah pusat yang seringkali terkendala saat sampai ke wilayah terpencil.

Baca juga: Solidaritas Pelajar dan Masyarakat Dogiyai Minta Batalkan Rencana DOB Mapia Raya

Pemkab Sarmi berkomitmen akan terus memperbaiki rantai distribusi agar tidak terjadi lonjakan harga secara sepihak oleh oknum pedagang.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat merasa dilindungi dan tidak terbebani dengan harga kebutuhan pokok yang fluktuatif. Pemerintah juga mendorong pedagang untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku demi menjaga keseimbangan ekonomi daerah.

Baca juga: Wali Kota Jayapura Minta Cabor Belum Terdata di KONI Segera Mendaftar

Dalam pelaksanaan sidak, ditemukan adanya ketidaksesuaian harga jual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), terutama pada beras dan bawang merah. “Beberapa pedagang menjual beras subsidi dengan harga Rp70.000 per sak, padahal HET-nya adalah Rp67.500. Demikian juga bawang merah yang dijual Rp75.000–Rp80.000 per kg,” ungkap Bupati.

Meski perbedaan harga dianggap wajar karena persoalan distribusi dan pasokan, pemerintah tetap akan memberikan pembinaan kepada para pedagang agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan konsumen. “Kami akan beri imbauan terlebih dahulu, bila masih tidak sesuai maka akan kami tindak sesuai aturan,” tegasnya.(*)