Pemprov Papua Tengah Mulai Mendata Tokoh Agama Serta Kendala Pelayanan

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, menggelar sosialisasi pendataan hamba Tuhan, dan rumah ibadah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Eks bandara lama Nabire, Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

Kegiatan ini dihadiri seluruh hamba Tuhan dari berbagai agama, yakni, Kristen, Islam, Budha dan seterusnya.

Baca juga: Info Cuaca Mimika Hari Ini, 9 Distrik yang Berawan

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan, momen ini merupakan langkah awal untuk membangun sistem pelayanan rohani yang lebih terstruktur, terarah, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini bukan sekadar pendataan biasa, tapi juga untuk mendekatkan dua prinsip penting yaitu, akurat dan akuntabel.

Baca juga: Akon Tiba di Papua Nugini untuk Meriahkan Konser 50 Tahun Kemerdekaan

"Artinya, kita ingin mengetahui secara jelas, berapa jumlah hamba Tuhan, yang melayani di Papua Tengah, apa latar belakang pelayanan mereka, serta kebutuhan yang dibutuhkan selama ini," kata Meki dalam sambutanya, Senin, (15/9/2025).

Meki bilang, tidak boleh ada data hamba Tuhan yang dimanipulasi atau disembunyikan, sebab dari itulah, akan lahir berbagai program pembinaan, pemberdayaan, hingga, kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan, serta efektivitas pelayanan hamba Tuhan

Baca juga: Amrta Caffe Hadirkan Kopi Rasa Hotel Bintang Lima di Pinggir Jalan, Bermimpi Punya Cafe Besar

Meki juga mengakui, pelayanan di Papua Tengah, memiliki tantangan tersendiri, baik itu geografis, sosial, maupun keterbatasan akses.

"Untuk itu, pendataan ini menjadi hal penting, agar tidak ada lagi hamba Tuhan yang terlupakan, dalam pelayanan, lalu bekerja sendiri tanpa dukungan, maupun tidak ada yang terabaikan dari perhatian gereja, maupun pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Disdik Jayawijaya Deteksi Pihak Luar Sekolah Provokasi Pelajar Untuk Tawuran

Meki pun mengajak, seluruh hamba Tuhan yang ada untuk memperkuat basis data, karena itu sebagai langkah awal, menuju lembaga keagamaan yang tertib administrasi, dan akuntabel.

"Semoga, kegiatan ini dapat berjalan lancar, dan menjadi tonggak awal pembaharuan pelayanan yang lebih baik di Papua Tengah," pungkasnya.(*)