Serapan Anggaran Masih 30 Persen, DPRK Jayawijaya Rapat Dengar Pendapat Bareng Dinas Pendidikan 

Laporan wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan yang sampai saat ini realisasinya masih 30 persen, di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRK Jayawijaya akhir pekan tadi.

Baca juga: DPRK Jayawijaya Desak OPD Pemerintahan Segera Realisasikan Penyerapan Anggaran

Ketua Komisi C DPRK Jayawijaya, Agus Logo mengatakan, Komisi C melihat ada beberapa dinas yang harus melakukan penyerapan anggaran besar, seperti Dinas Pendidikan yang memiliki anggaran sebesar Rp 318 miliar lebih.

"Awalnya anggaran dinas pendidikan Rp 307 Miliar, setelah perubahan itu ada penambahan anggaran sebesar Rp 11 Miliar, sehingga total 318 miliar lebih, sehingga perlu monitoring untuk mempercepat penyerapannya, ujarnya.

Lebih lanjut Agus Logo menyebutkan, dari pertemuan tersebut diketahui, dari program dan kegiatan yang sudah dilakukan sejak masuk APBD induk hingga ke perubahan baru mencapai 30 persen. 

Sedangkan sisanya 70 persen belum dilaksanakan, meskipun Dinas Pendidikan sudah memaparkan rancangannya untuk realisasi penyerapan anggaran itu.

Baca juga: Polres Jayawijaya Sita Puluhan Sajam Saat Razia Warga di Pusat Kota

Masih menurut penjelasan Agus Logo, kendala yang dihadapi dinas adalah anggaran belum cair. 

“Artinya kegiatannya sudah dilakukan, namun belum ada realisasi pencairan. Kami juga minta BPKAD secepatnya realisasi anggaran yang dibutuhkan dinas,” paparnya. 

Baca juga: Masyarakat Husewa di Jayawijaya Tolak Pembangunan Instalasi Pengolahan Tinja

Di tempat yang sama, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Kaleb Asso menyebut realisasi penyerapan anggaran yang masih kecil dikarenakan pembagian DPA yang lambat, karena pada Agustus baru menerima DPA namun bulan berikutnya masuk perubahan.

Baca juga: Pemkab Jayawijaya Bekali 328 Plt Kepala Kampung dalam Mengelola Dana Desa

"Ini yang membuat kita mengalami keterlambatan dalam penyerapan anggaran yang masih 30 persen lebih, sementara yang banyak belum terealisasikan adalah untuk belanja modal, untuk strategi penyerapan ke depan ketika kita sudah mendapat DPA Perubahan maka akan di kawal kegiatan fisik," pungkasnya. (*)