DPRK Jayawijaya Minta Pemkab Tekan Harga Bapok yang Melonjak Jelang Nataru

Ringkasan Berita:

• DPR Minta Harga Diturunkan: DPRK Jayawijaya mendesak pemerintah menekan harga bahan pokok jelang Natal/Tahun Baru.
• Kenaikan Harga Liar: Hasil pantauan menunjukkan harga komoditas melonjak dan bervariasi tidak teratur.
• Usul Satgas & Posko: DPR menyarankan pembentukan Satgas Pengawasan dan Posko Pengaduan masyarakat.
• Tuntut Sanksi Tegas: Satgas harus tegas memberikan sanksi, termasuk pencabutan izin, bagi pedagang curang.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Upaya menjaga stabilitas harga Bahan Pokok (Bapok) jelang Natal dan Tahun Baru (Natura) di Wamena, Ketua Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya Yosep Lokobal meminta pemerintah segera tekan harga di pasaran.

Yosep mengatakan satu bulan lalu pihaknya telah memanggil mitra untuk membicarakan masalah pengawasan kenaikan harga kebutuhan di pasaran, jelang natal yang tinggal seminggu lagi.

Dari hasil pantauan DPR ke lapangan, mereka mendapati terjadi lonjakan harga pada sejumlah komoditas dan pemerintah perlu menertibkan itu.

Baca juga: Presiden Prabowo Ingin Papua Ditanami Sawit, Apa Kabar Banjir Bandang Sumatera?

"Di beberapa kios dengan toko, kami sudah lihat di lapangan bahwa harga-harga pasar ini bervariasi dan ini melonjak juga dengan tidak beraturan," ujarnya.

DPR mengakui kebutuhan konsumen pada Natal dan tahun baru sangat meningkat, namun perlu dibarengi dengan pengawasan sehingga masyarakat bisa mendapatkan dengan harga yang terjangkau.

"Untuk itu kami berharap dinas bersangkutan kawal ke lapangan dan kami DPR juga tetap akan kontrol. Itu harapan kami untuk sebelum Natal dengan tahun baru ini, supaya stabilitas harga di pasar itu tetap terjaga," harapnya.

Baca juga: Owen Rahadiyan Kuatkan Motivasi: Jatah Super League Tak Boleh Lepas dari Persipura Jayapura

Untuk memudahkan pengawasan terhadap pedagang curang, DPR juga menyarankan dinas terkait membuat Satuan Tugas (Satgas) pengawasan dan Posko Pengaduan bagi masyarakat.

"Itu (Satgas dan Posko) harus ada, supaya jika ada temuan dari konsumen di satu toko dengan toko lain harganya yang bervariasi. Maka kami berharap masyarakat bisa langsung pada saat mengadu itu juga," ungkapnya.

Satgas yang dibentuk menurut DPR, harus tegas memberikan peringatan bahkan sanksi bagi pelanggar, misalnya pencabutan izin usaha bagi pedagang.

Baca juga: Janji Tambah Dana Otsus Papua 2026, Prabowo: Jangan Dipakai Pejabat Buat Jalan-jalan

"Untuk dibagian ini kita berharap mereka harus tegas, supaya jadi pelajaran baru, untuk menjaga semua harga stabilitas ekonomi di tahun-tahun yang akan datang,"kata Lokobal.(*)