Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Sebut PON 2020 Merupakan Harga Diri Orang Bumi Cenderawasih

"Saya berpikir khusus dalam pelaksanaan PON di Papua ini merupakan harga diri bagi kita orang papua," ujar Alex Kapisa Rabu, (31/07/2019).

Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Sebut PON 2020 Merupakan Harga Diri Orang Bumi Cenderawasih
www.papua.go.id
Plt Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Papua, Alex Kapisa ST. yang baru saja di lantik oleh Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe S.Ip. MH di Gedung Negara Rabu, (31/07/2019). 

TRIBUNPAPUA.COM - Plt Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Papua, Alex Kapisa ST baru saja dilantik oleh Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe S.Ip. MH di Gedung Negara, Rabu (31/07/2019).

Dikutip TribunPapua.com dari laman resmi Pemerintah Provinsi Papua, Alex Kapisa seusai dilantik, mengatakan ia siap mengembann tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

"Saya berpikir khusus dalam pelaksanaan PON di Papua ini merupakan harga diri bagi kita orang papua," ujar Alex Kapisa Rabu, (31/07/2019).

Kantor PB PON Pindah Ke Gedung Eks PT. Percetakan Rakyat Papua

"Jadi apa yang tadi Bapak Gubernur sudah sampaikan dalam amanat beliau sudah cukup jelas bahwasanya harus ada langkah-langkah koordinasi yang segera saya lakukan," lanjutnya.

Dirinya mengaku yang terutama akan ia lakukan adalah langkah-langkah komunikasi dengan berbagai pihak dan stakeholder terlebih kepada Pemerintah Pusat.

"Dalam konteks untuk suksesnya penyelenggaraan PON ke XX Tahun 2020 di Papua dan ini merupakan event besar kita event Nasional dan harga diri serta jati diri orang Papua sehingga langkah komunikasi, koordinasi dan kerja sama itu harus segera saya lakukan," ucapnya.

Gubernur Papua Lukas Enembe Imbau Pengusaha OAP Ikut Aturan, Bukan Ribut atau Demo

Dirinya mengaku jika tidak salah waktu tinggal 447 hari untuk pelaksanaan PON, sehingga memang harus segera bekerja.

"Dan tadi yang saya tangkap adalah dua hal penting yang disampaikan oleh Pak Gubernur segera lakukan pertama komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan kedua adalah segera percepat aspek payung hukum dari sesi Intruksi Presiden (Inpres)," jelasnya.

"Papua tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada sebuah payung hukum dan yang kita tahu bahwa tahun 2017 itu sudah ada Inpres 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan PON dan Peparnas," ungkapnya.

Gubernur Papua Lukas Enembe Kecam Kepala SKPD Swakelolakan Paket Proyek

"Oleh Bapak Gubernur meminta secara khusus juga untuk adanya Inpres percepatan. Karena setelah kami evaluasi memang terbitnya Inpres 17 ini langkah-langkah percepatannya itu dalam tingkat teknis masih kurang," terangnya.

Halaman
12
Penulis: Sigit Ariyanto
Editor: mohamad yoenus
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved