Kerusuhan di Papua
Bahas Polemik Papua, Mantan Gubernur: Jangan Pernah Pakai Perspektif Jakarta untuk Melihat ke Papua
Mantan Gubernur Papua, Freddy Numberi mengatakan permasalah Papua harus dilihat dari perspektif dari Papua itu sendiri.
lihat foto
TRIBUNPAPUA.COM - Mantan Gubernur Papua, Freddy Numberi mengatakan permasalah Papua harus dilihat dari perspektif dari Papua itu sendiri.
Hal ini diungkapkan Freddy Numberi saat hadir menjadi narasumber dalam acara 'Indonesia Lawyers Club (ILC)' pada Selasa (3/9/2019), dikutip TribunWow.com dari saluran YouTube Indonesia Lawyers Club.
Mulanya Freddy menuturkan ada permasalahan di Papua yang dipicu hal kecil.
"Namun jika masalah itu tidak tertangani dengan baik, ini akibatnya," ujar Freddy.
• Mahfud MD: Referendum Itu Sudah Tidak Mungkin bagi Papua
Ia menegaskan jangan pernah memakai perspektif di Jakarta untuk melihat Papua.
"Perspektif Papua harus dilihat dari orang Papua, bagaimana perspektif Papua sendiri harus di kacamata dari sana, jangan pernah pakai perspektif Jakarta untuk melihat ke sana," paparnya.
Dirinya lantas menceritakan permasalahan yang ada saat dirinya menjabat menjadi gubernur Papua.
"Ini menghebatkan banyak masalah ya. Masa lalu, pembangunannya tidak pernah menyentuh akar masalah karena tidak memetakan 7 wilayah budaya tadi, sebagai pintu masuk dalam rangka pendekatannya, sebagai pendekatan antropologi budaya," ulas Freddy.
Freddy lalu mengatakan bahwa tidak mungkin untuk melakukan pembangunan di wilayah laut, seperti Mapago.
• Di ILC, Mamat Alkatiri Sebut Orang Papua Sudah Balas Kebaikan Jokowi dengan Hal Ini
Hal itu karena memiliki karateristik budaya yang berbeda.
"Yang kedua, pembangunan tidak pernah tematik, holistik, integratif, menggunakan tata ruang yang ada. Kadang-kadang, masa lalu ya, kita spesialkan untuk satu area dalam perjalanan waktu diubah. Karena ada kepentingan bangun properti akhirnya dijual. Ini kan jadi masalah sendiri," jelasnya.
Menurutnya, lingkungan adalah hal yang sangat diperhatikan oleh masyarakat Papua.
"Karena bagi masyarakat Papua, sustainability daripada lingkungan itulah tempat mereka hidup. Dan itu harus kita perhatikan sebenarnya," sebutnya.
"Jadi harus di samping spasial, tata ruangnya harus baik. Tapi juga seharusnya stain, generasi ke depan harus hidup. Contoh freeport," pungkasnya.
• Fadli Zon: Saya Minta Pak Jokowi Segera Datang ke Papua, Berkantor Juga di Sana
Lihat videonya dari menit ke 1.28
Sebelumnya, Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD menjelaskan mengenai afirmasi yang diberikan pemerintah untuk Papua.
"Ada otsus (otonomi khusus) afirmasi juga otsus itu. Misalnya, kepala daerah di Papua harus putra Papua atau orang yang diakui oleh adat yang resmi sebagai orang Papua. Itu kan sudah pemberian afirmasi yang bagus," sebut Mahfud MD.
"Di sana juga ditentukan sejumlah anggota DPR kalau tidak salah 25 persen dari seluruh anggota DPR harus orang Papua," paparnya.
Selain itu ada pula mengenai akses untuk masuk ke universitas bergengsi di Indonesia.
• Data Kerusakan Kerusuhan di Jayapura Papua, Butuh Rp 100 Miliar untuk Perbaiki Kantor Pemerintahan
"Ada lagi, masuk universitas negeri yang besar-besar di Indonesia, yang sulit sekali itu tidak harus ikut tes. Ini jatah mahasiswa untuk Papua, di UI sekian, di UGM sekian. Karena apa kita ingin afirmasi mereka agar maju," sebut Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.
"Bahwa kemudian tidak maju-maju seperti dana tadi, itu gimana? Pengelolanya kan orang daerah sendiri, orang mereka, ya minta maaf saja kalau mau diperiksa BPK, enggak bisa diperiksa, orangnya pergi, bukunya hilang," tegas Mahfud MD.
"Itu yang terjadi. Mari perbaiki bersama-sama," pungkasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD juga menyinggung mengenai anggaran Papua yang sangat besar.
• Pemerintah Tangani Kasus Rasisme, Gubernur Papua Minta Warga Tak Lagi Demo
"Anggaran Papua itu besar, lebih dari 12 kali orang itu untuk anggaran orang perkepala dengan orang Jawa," kata Mahfud MD.
"Setiap otsus itu mendapat Rp 17,5 juta per kepala, namun tidak pernah sampai ke masyarakat," jelasnya.
"Di Jawa perkepala, tidak sampai Rp 1,5 juta. Bayangkan Rp 1,5 juta banding Rp 17,5 juta. Artinya pemerintah sudah sungguh-sungguh bangun Papua. Apa yang mereka minta diberikan," tegasnya.
Lihat videonya dari menit ke 8.27:
(TribunWow.com/Roifah Dzatu Azma)
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Jelaskan Pemicu Masalah di Papua, Mantan Gubernur Papua: Jangan Pakai Perspektif Jakarta ke Sana
