Kerusuhan di Papua

Soal Kekerasan dan Masalah HAM di Papua, LIPI: Harus Berujung pada Pengadilan dan Rekonsialiasi

Pada akhir 2008, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pernah membuat penelitian untuk memetakan masalah utama di Papua.

Soal Kekerasan dan Masalah HAM di Papua, LIPI: Harus Berujung pada Pengadilan dan Rekonsialiasi
(KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI)
Seusai kerusuhan di Kota Jayapura, Papua, pada 29 Agustus 2019, pada Sabtu (31/08/2019) pagi aktifitas masyarakat sudah mulai pulih. Pasar tradisional, SPBU mulai beroperasi. Masyarakat, petugas kebersihan hingga Polisi mulai melakukan aksi bersih-bersih di jalanan 

TRIBUNPAPUA.COM - Pada akhir 2008, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pernah membuat penelitian untuk memetakan masalah utama di Papua.

Berdasarkan penelitian tersebut, LIPI memetakan empat isu utama di Papua, salah satunya, kekerasan yang dilakukan oleh negara dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Peneliti LIPI Adriana Elisabeth mengatakan, hingga saat ini siklus kekerasan di Papua belum bisa dihentikan.

Simon Patrice Morin: Kita Tak Punya Tokoh yang Mendalami Persoalan Papua seperti Gus Dur

Kekerasan yang dialami warga Papua secara berkelanjutan tidak hanya berasal dari negara atau aparat keamanan, tetapi juga kelompok sipil bersenjata.

Menurut Adriana, faktor kekerasan itu juga menjadi pemicu gejolak yang terjadi di Papua belakangan ini.

"Soal kekerasan negara dan pelanggaran HAM. Jelas pelaku kekerasan bukan lagi hanya negara tapi juga kelompok sipil bersenjata. Nah itu menunjukkan siklus kekerasan di Papua itu memang belum bisa dihentikan," ujar Adriana dalam diskusi 'Mengurai Akar Masalah dan Kondisi Terkini Papua', di Menara Kompas, Jakarta Barat, Kamis (5/9/2019).

Sebut Pola Pikir Pemerintah Terlalu Kaku soal Papua, Usman Hamid: Seolah Tak Ada Ruang untuk Dialog

Catatan Kompas.com, pada periode 1998 hingga 2016, tercatat lima kasus pelanggaran berat HAM terjadi di Papua.

Lima kasus itu adalah kasus Biak Numfor pada Juli 1998, peristiwa Wasior pada 2001, peristiwa Wamena pada 2003, peristiwa Paniai pada 2014, dan kasus Mapenduma pada Desember 2016.

Secara umum, kasus pelanggaran HAM itu terkait cara aparat keamanan dalam menangani aksi demonstrasi masyarakat Papua.

Isu disintegrasi yang membayangi Papua memperparah keadaan.

Polri Sebut Kelompok yang Terafiliasi ISIS di Papua Aktif selama Setahun Terakhir

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved