Kerusuhan di Papua
Sebut Pola Pikir Pemerintah Terlalu Kaku soal Papua, Usman Hamid: Seolah Tak Ada Ruang untuk Dialog
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pemerintah terlalu kaku dalam melihat Papua.
Penulis: Astini Mega Sari | Editor: mohamad yoenus
lihat foto
TRIBUNPAPUA.COM - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pemerintah terlalu kaku dalam melihat Papua.
Hal itu diungkapkan Usman saat menjadi narasumber di Mata Najwa edisi Rabu (4/9/2019).
"Kalau soal dialog, sejak era Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) itu memang ada semacam keengganan untk meletakkan dialog secara setara," ujar Usman, seperti dikutip TribunPapua.com dari channel YouTube Najwa Shihab, Kamis (5/9/2019).
"Makanya Presiden SBY ketika itu menggunakan istilah komunikasi konstruktif. Karena waktu itu Pak SBY enggan diletakkan secara sejajar dengan Papua."
• Cerita Mahfud MD soal Gus Dur dan Matahari Terbit Pertama pada 2001 di Papua: Pendekatan dari Hati
• Saat Wiranto Minta Najwa Shihab Tak Asal Tuduh Pemerintah Terkesan Tutupi Informasi soal Rusuh Papua
Hal itu, menurut Usman, justru bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh masayarakat Papua.
"Persis di situ justru bertentangan dengan dibayangkan oleh orang Papua," ucap Usman.
"Orang Papua justru ingin disetarakan, diperlakukan dalam persamaan derajat."
Ia menilai pemerintah pusat memiliki pola pikir yang kaku dalam melihat Papua.
Ia mencotohkannya dengan retorika NKRI Harga Mati.
• Sebut Persoalan Papua adalah Rasa Tak Percaya, Alissa Wahid Kritik Pendekatan oleh Pemerintah
"Nah ini sebenarnya kendala dalam pola pikir Jakarta (pemerintah pusat-red) yang terlalu kaku di dalam melihat pandangan politik," jelas Usman.
"Sebagai contoh, tadi kita sudah dengar kan NKRI harga mati. Seolah-olah tidak ada ruang dialog sama sekali," sambung dia.
Usman lalu menyinggung soal dialog yang dilakukan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dulu.
"Padahal itu kan bisa dibicarakan. Aceh juga begitu. Dulu benderanya pun akhirnya disahkan," tutur Usman.
Usman kemudian menyebutkan bahwa inti dari dialog untuk masalah Papua adalah meletakkan orang Papua dalam penghormatan harkat dan martabat.
• Polri Sebut Kegiatan Masyarakat di Papua dan Papua Barat Sudah Mulai Normal Pasca-kerusuhan
"Sebenarnya inti dari dialog-dialog itu adalah ingin meletakkan orang Papua dalam penghormatan harkat dan martabat," ucapnya.
