Breaking News:

Kerusuhan di Papua

Sebut Pola Pikir Pemerintah Terlalu Kaku soal Papua, Usman Hamid: Seolah Tak Ada Ruang untuk Dialog

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pemerintah terlalu kaku dalam melihat Papua.

Penulis: Astini Mega Sari
Editor: mohamad yoenus
(YouTube/Najwa Shihab)
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid saat berpendapat di Mata Najwa edisi Rabu (4/9/2019). 

TRIBUNPAPUA.COM - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pemerintah terlalu kaku dalam melihat Papua.

Hal itu diungkapkan Usman saat menjadi narasumber di Mata Najwa edisi Rabu (4/9/2019).

"Kalau soal dialog, sejak era Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) itu memang ada semacam keengganan untk meletakkan dialog secara setara," ujar Usman, seperti dikutip TribunPapua.com dari channel YouTube Najwa Shihab, Kamis (5/9/2019).

"Makanya Presiden SBY ketika itu menggunakan istilah komunikasi konstruktif. Karena waktu itu Pak SBY enggan diletakkan secara sejajar dengan Papua."

Cerita Mahfud MD soal Gus Dur dan Matahari Terbit Pertama pada 2001 di Papua: Pendekatan dari Hati

Saat Wiranto Minta Najwa Shihab Tak Asal Tuduh Pemerintah Terkesan Tutupi Informasi soal Rusuh Papua

Hal itu, menurut Usman, justru bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh masayarakat Papua.

"Persis di situ justru bertentangan dengan dibayangkan oleh orang Papua," ucap Usman.

"Orang Papua justru ingin disetarakan, diperlakukan dalam persamaan derajat."

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid saat berpendapat di Mata Najwa edisi Rabu (4/9/2019).
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid saat berpendapat di Mata Najwa edisi Rabu (4/9/2019). (YouTube/Najwa Shihab)

Ia menilai pemerintah pusat memiliki pola pikir yang kaku dalam melihat Papua.

Ia mencotohkannya dengan retorika NKRI Harga Mati.

Sebut Persoalan Papua adalah Rasa Tak Percaya, Alissa Wahid Kritik Pendekatan oleh Pemerintah

"Nah ini sebenarnya kendala dalam pola pikir Jakarta (pemerintah pusat-red) yang terlalu kaku di dalam melihat pandangan politik," jelas Usman.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved