Sebut Pola Pikir Pemerintah Terlalu Kaku soal Papua, Usman Hamid: Seolah Tak Ada Ruang untuk Dialog

"Retorika dari Jakarta, narasi dari Jakarta hanya NKRI itu, persatuan dalam konteks yang kaku."

"Padahal sebelum kita sampai pada persatuan Indonesia, kita harus bicara lebih dulu prikemanusian yang adil dan beradab yaitu penyelesaian pelanggaran kasus-kasus hak asasi manusia."

"Ini yang enggak mau dibicarakan sebelumnya."

Menanggapi itu, anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun berharap dalam dialog, harus dilepaskan slogan-slogan dari masing-masing pihak.

• Alissa Wahid: Buat Gus Dur yang Salah adalah Jakarta Bukan Papua

"Kalau kita mau berdialog, kita tinggalkan dulu pikiran Papua merdeka harga mati, NKRI harga mati, lama-lama dua-duanya mati harga," ucap Komarudin.

"Jadi harus kita tempatkan, Papua diperjuangkan dari dulu oleh tokoh agama itu untuk menjadi tanah damai bagi semua orang, dan orang benegara juga punya tujuan yang sama untuk itu," imbuhnya.

Usman kemudian menambahi bahwa membela NKRI adalah mengembalikan ruh berepublik.

Yakni dengan menjaga sendi-sendi kemanusiaan.

"Jadi membela NKRI itu bukan membela slogan atau integritas wilayah, tapi membela sendi-sendi dasar berepublik yaitu prikemanusiaan.

• Blokir Dibuka, 29 Kabupaten di Papua dan Papua Barat Akhirnya Bisa Kembali Akses Internet

Lihat videonya berikut ini:

Penjelasan Wiranto soal Sejumlah Isu terkait Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjawab sejumlah isu terkait Papua dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019) kemarin.

Ia menampik tudingan bahwa Pemerintah Indonesia menganaktirikan Papua dan Papua Barat.

Menurut Wiranto, tudingan tersebut dilontarkan tokoh separatis Papua, Benny Wenda yang diduga mendalangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.