Kontroversi Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Pernah Jadi Tersangka hingga Pindah Haluan Politik

"Saya dipanggil 08 (Prabowo) kok dimaki-maki. Prabowo itu siapa? Saya bukan pegawainya dia, kok dia maki-maki saya," ujar La Nyalla.

La Nyalla tidak menyangka akan dimarahi Prabowo karena permasalahan uang Rp 40 miliar.

Ia merasa disia-siakan Prabowo. Padahal, ia telah mendukung Prabowo dari 2009 saat masih menjadi calon wakil presiden.

La Nyalla mengklaim sudah mengeluarkan uang sebesar Rp 5,9 miliar kepada Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Supriyanto.

Dia juga diminta mencairkan cek senilai Rp 70 miliar untuk mendapat surat rekomendasi dari Partai Gerindra.

• Berikut Profil La Nyalla Mattalitti yang Resmi Jadi Ketua DPD RI

Pindah haluan politik

Lantaran kesal dengan uang yang diminta Prabowo, La Nyalla memutuskan untuk tak lagi mendukung Prabowo dalam Pilpres 2019.

La Nyalla jadi oposan sejak Prabowo digandeng Megawati menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2009 hingga saat Prabowo mencalonkan diri menjadi capres pada Pemilu 2014.

Bahkan, pada 2014, ia membuka Rumah Merah Putih sebagai basecamp pendukung Prabowo.

Rumah itu sebenarnya merupakan tempat bagi komunitas La Nyalla yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprato, Surabaya, Jawa Timur.

Namun, ternyata La Nyalla tak mendapat dukungan partainya sendiri untuk maju jadi calon Gubernur Jatim pada 2017.

Sejak itu, La Nyalla tidak lagi ada di kubu Prabowo atau kubu oposisi karena tidak adanya dukungan politik dari pihak Prabowo untuk La Nyalla, baik saat dirinya terjerat kasus hukum, menjadi Ketua PSSI, dan pencalonan gubernur Jawa Timur.

Sejak April 2018, ia bergabung menjadi kader Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan konfirmasi Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. 

Langkah lanjutan dari Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur ini adalah dengan merapat ke kubu yang selama ini menjadi oposisinya, yakni kubu Jokowi.

“Saya pribadi dukung Pak Jokowi, lebih jelas dan nyata program-programnya,” Sabtu (13/10/2018)

“Saya capek jadi oposisi, sekarang dukung yang pasti-pasti saja, yang programnya sudah nyata dan jelas,” Sabtu (13/10/2018).

Saat ditanya tanggapan terkait La Nyalla yang akan mendukung Jokowi bersama Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, calon presiden nomor urut 01 itu hanya menjawab singkat.

"Ya itu hak pribadi Pak La Nyalla, kita hargai," ujar dia.

• La Nyalla Resmi Jadi Ketua DPD 2019-2024

Akui sebarkan hoaks PKI

Sorotan untuk La Nyalla tak sampai di situ. Seiring deklarasinya mendukung Jokowi, La Nyalla juga membuat pengakuan mengejutkan.

Ia mengaku pernah memfitnah Jokowi sebagai seorang PKI. Ia pun meminta maaf dan bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Saya sudah keliling, kita sudah keliling dengan saya memviralkan bahwa Pak Jokowi bukan PKI. Saya sudah minta maaf, dan saya mengakui bahwa saya yang sebarkan isu PKI itu, saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, saya yang mengatakan Pak Jokowi itu agamanya enggak jelas, tapi saya sudah minta maaf," ujar La Nyalla saat di kediaman Ma'ruf Amin, Selasa (11/12/2018).

La Nyalla mengaku sudah meminta maaf sebanyak tiga kali kepada Jokowi. Jokowi sendiri telah membenarkan hal itu.

"Pak Nyalla sudah ketemu saya di Surabaya. Sudah minta maaf tiga kali," kata Jokowi.

Permintaan maaf pertama disampaikan La Nyalla karena ia adalah salah satu sosok di balik Tabloid Obor Rakyat.

Tabloid itu pernah beredar pada Pilpres 2014. Tabloid itu berisi fitnah terkait Jokowi dan keluarga.

"Pertama, 'Pak saya ini yang menyebarkan Obor Rakyat. Itu di dalamnya menjelekkan Bapak, jadi saya minta maaf', saya maafkan," kata Jokowi menirukan pernyataan La Nyalla.

Kedua, menurut Jokowi, La Nyalla juga meminta maaf karena menyebarkan isu Jokowi adalah aktivis atau anggota Partai Komunis Indonesia.

Baru-baru ini, pengakuan juga dibuat oleh La Nyalla kepada media bahwa ia menyebar isu Jokowi PKI.

"Kedua, 'Pak ini saya yang menyebarkan mengenai PKI. Jadi saya minta maaf', juga saya maafkan," kata Jokowi.

Untuk permintaan maaf La Nyalla yang ketiga, Jokowi mengaku tak bisa menyampaikannya ke publik.

Namun, kabar permintaan mahar dari Prabowo itu ditepis Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla mengatakan, berdasarkan pengalamannya, tak ada mahar politik yang disyaratkan Prabowo terhadap calon kepala daerah yang akan diusung.

"Yang mulai ribut (itu) Gerindra. Pengalaman saya waktu mengusulkan Anies Baswedan (Pilkada DKI Jakarta) ke Pak Prabowo langsung saja diterima tanpa syarat-syarat. Tidak ada itu," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Apalagi, kata Kalla, larangan soal mahar politik jelas diatur dalam UU.

Meski demikian, Kalla tak menampik bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk bertarung dalam pilkada tak murah.

"Ada yang mengatakan mahar politik, ada juga sebagai uang saksi, itu memang akibatnya ongkos untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur semakin mahal," ujar dia.

(Kompas.com/Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Kontroversi La Nyalla Mattalitti, Ketua DPD yang Pernah Jadi Tersangka Korupsi...