Benarkah Jokowi Bisa Dilengserkan jika Terbitkan Perppu KPK? Ini Kata Pengamat

Surya Paloh menyebut, Jokowi bisa dilengserkan apabila menerbitkan Perppu KPK hsil revisi.

Benarkah Jokowi Bisa Dilengserkan jika Terbitkan Perppu KPK? Ini Kata Pengamat
(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019 - 2024 pada sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2019) pagi. 

TRIBUNPAPUA.COM - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut, Presiden Joko Widodo bisa di-impeach atau dilengserkan apabila menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Menurut Surya, Presiden bisa menyalahi aturan jika menerbitkan perppu karena UU KPK saat ini tengah diuji materi di Mahkamah Konsitusi.

"Masyarakat dan mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana (MK), Presiden kita paksa keluarkan perppu, ini justru dipolitisir. Salah-salah, Presiden bisa di-impeach karena itu," ujar Surya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Sekretaris Fraksi PDIP: Presiden Enggak Hormati DPR Dong

Oleh karena itu, Surya menyebut Presiden Jokowi dan partai politik koalisi pendukungnya sepakat untuk tidak menerbitkan Perppu KPK.

Kesepakatan itu, lanjut Surya, diambil ketika Presiden Jokowi dan pimpinan parpol pendukung diam-diam bertemu di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019) malam.

"Jadi yang jelas, Presiden bersama seluruh partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara enggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan perppu," kata Surya.

Lantas, benarkah Presiden bisa dilengserkan hanya karena menerbitkan Perppu KPK?

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai, pernyataan Surya hanya gertakan yang tidak memiliki landasan hukum.

Pakar Hukum Tata Negara: Jokowi Punya 2 Opsi jika Ingin Terbitkan Perppu KPK

"Perppu itu konstitusional berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 dan mengeluarkan perppu bukan alasan impeachment presiden," kata Feri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/10/2019).

Feri mengatakan, aturan pemakzulan presiden juga sudah diatur secara jelas dalam pasal 7A UUD 1945.

Halaman
123
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved