Kabinet Jokowi
Komentari soal Gerindra Masuk Koalisi Jokowi, Rocky Gerung: Semacam Sleeping With The Enemy
Pengamat politik Rocky Gerung menyebut istilah 'duri dalam daging' untuk menggambarkan posisi Partai Gerindra jika masuk dalam koalisi.
TRIBUNPAPUA.COM - Pengamat politik Rocky Gerung menyebut istilah 'duri dalam daging' untuk menggambarkan posisi Partai Gerindra jika masuk dalam koalisi.
Seperti diketahui, Partai Gerindra merupakan oposisi ramai diisukan akan masuk dalam koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung menyatakan hal tersebut saat menjadi bintang tamu dalam acara 'DUA SISI' yang diunggah kanal YouTube Talk Show tvOne, Kamis (17/10/2019).
Rocky Gerung mengibaratkan dengan istilah 'tidur bersama musuh' jika Gerindra akhirnya masuk dalam koalisi.
"Satu ranjang tapi dua selimut, pasti dua selimut karena enggak selesai kan, ini semacam sleeping with the enemy," ucap Rocky.
Rocky Gerung lantas menyinggung pernyataan Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani.
• Bocoran Lengkap Kabinet Jokowi Jilid 2, Ada yang Asal Papua hingga dari Parpol Pendukung Prabowo
Rocky menyoroti tentang istilah mitra konstruktif yang disebut Irma Suryani.
"Ya justru karena itu problem kita hari ini kesulitan merumuskan posisi (Gerindra)," kata Rocky.
"Tadi Ibu Irma menyebut istilah mitra yang konstruktif, karena kesulitan untuk memakai istilah oposisi."
Rocky menambahkan, terdapat pihak yang berusaha masuk koalisi dan mengintervensi kebijakan.
"Jadi di situ di pihak lain ada upaya untuk berkoalisi secara terbatas, di pihak sini ada upaya untuk mengintervensi kebijakan," terang Rocky.
• Prabowo Diisukan Jadi Calon Menhan, Ngabalin: Beliau Punya Latar Belakang Militer yang Luar Biasa
Menurutnya, Gerindra sebagai partai oposisi tak akan dapat mengkritik pemerintah jika akhirnya memutuskan bergabung dalam koalisi.
"Oposisi tugasnya mengintervensi kebijakan, atau bahkan menginterupsi kebijakan," kata Rocky.
Rocky menilai jika Gerindra masuk dalam koalisi maka partai itu akan kehilangan daya untuk mengkritik kebijakan pemerintah.