Kerusuhan di Papua

Ketua Komisi I DPR Minta Aparat Kedepankan Pendekatan Dialog untuk Selesaikan Persoalan Papua

Ketua Komisi I DPR menyatakan apabila ada pelanggaran hukum dalam kasus kerusuhan yang melibatkan warga Papua, maka penegakkan hukum harus diutamakan.

Ketua Komisi I DPR Minta Aparat Kedepankan Pendekatan Dialog untuk Selesaikan Persoalan Papua
(KOMPAS.com/ HARYANTIPUSPASARI)
Ketua Komisi I Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019). 

TRIBUNPAPUA.COM - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid menyatakan apabila ada pelanggaran hukum dalam kasus kerusuhan yang melibatkan warga Papua, maka penegakkan hukum harus tetap diutamakan.

Hal itu dia ungkapkan setelah menyerap aspirasi masyarakat Papua yang ingin terlibat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan berkomunikasi langsung terhadap tokoh-tokoh setempat di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Jumat (8/11/2019).

Belum Berencana Tarik 6.000 Pasukan Gabungan di Papua, Polri Antisipasi Keamanan Jelang HUT OPM

“Kami bisa memahami keinginan teman-teman, masukan dari masyarakat Papua terkait perlu adanya penegakan hukum. Saya rasa bentuk statement politik dari para Anggota akan membantu mendorong narasi tersebut,” ungkap Mutya.

Mutya menambahkan, meski bukan mitra kerja Komisi I, dia merasa kepolisian akan tetap mengedepankan hal itu.

Namun, dia juga meminta aparat untuk mengedepankan aspek dialog ketika menanggapi aspirasi rakyat Papua.

Dorong Pendekatan Dialogis, Komisi I DPR: Bukan Sekedar Lihat Persoalan Papua dari Masalah Keamanan

Menurutnya kegiatan dialog tersebut merupakan alternatif yang tepat guna menjaga situasi keamanan di Papua tetap kondusif pasca kerusuhan pada 19 Agustus 2019 lalu.

“Semua memang harus dilakukan dengan pendekatan dialog. Saya rasa tidak cukup dengan hanya mengedepankan gakkum (penegakan hukum), karena kita semua ini sama-sama warga negara Indonesia,” kata Politisi Partai Golkar itu melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, dialog antar bangsa tidak boleh tertutup.

Minta Ketegasan Pemerintah Australia, Mahfud MD: Papua Bagian Sah NKRI yang Tak Boleh Diganggu Gugat

Maka dari itu, tugas paling utama DPR adalah mendengarkan aspirasi masyarakat.

Adapun, pertemuan ini dihadiri oleh Tim Kunjungan Kerjaa Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI dengan Wakil Gubernur Papua beserta jajarannya.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para tokoh masyarakat Papua turut hadir.

Situasi di Tolikara Papua Sempat Memanas, Satu Warga Tewas Tertembak

Kunspek ini diikuti sejumlah Anggota Komisi I DPR RI.

Mereka adalah Rudianto Tjen (PDI-Perjuangan), Sturman Panjaitan (PDI-Perjuangan), HI Lodewijk Paulus (F-PG), Nurul Arifin (F-PG), Dave Akbarsyah Fikarno (F-PG), Sugiono (F-Gerindra), Yan Permenas Mandenas (F-Gerindra), Syaiful Bahri Anshori (F-PKB), dan Jazuli Juwaeni (F-PKS).

(Kompas.com/Inang Jalaludin Shofihara)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Selesaikan Persoalan Papua, Komisi I DPR Serap Aspirasi Warga Papua

Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved