Ahok Ungkap Tawaran Erick Thohir soal Opsi Posisi di BUMN Untuknya: Paling Besar, Paling Rumit
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut opsi posisi dirinya di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Penulis: Roifah Dzatu Azmah | Editor: mohamad yoenus
"BUMN dengan 142 perusahaan kita butuh figur yang bisa jadi pendobrak. Enggak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang. Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak," kata Erick di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Menurutnya Ahok memiliki rekam jejak yang baik dan bisa mempercepat kerja BUMN sesuai dengan hal-hal yang sudah diarahkan Presiden Jokowi.
"Yaitu satu, bagaimana menekan daripada energi. Juga bersama membuka lapangan kerja dengan cara berpartner," kata dia.
Namun perihal di sektor mana Ahok ditaruh, Erick belum bisa memberikan kepastian.
"Belum tahu, nanti kita lihat," ucapnya.
• Haris Azhar Ungkap Alasan Teroris Targetkan Polisi, Singgung Tersangka yang Tewas sebelum Diadili
Kontra soal Ahok di BUMN
Fadjroel Rahman
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman meminta Ahok untuk mundur dari partainya saat ini yakni PSIP, dikutip TribunPapua.com dari Tribunnews.com, Rabu (13/11/2019).
Diketahui Ahok bergabung dengan partai PDIP yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri tersebut sejak awal tahun 2019.
Dan kini, Ahok yang digadang akan menempati kursi BUMN diminta Fadjroel untuk mengundurkan diri dari PDIP.
Diungkapkan Fadjroel, alasan Ahok harus mundur berkaitan dengan pakta integritas.
Bahwa untuk mengisi jabatan BUMN tak siperbolehkan ikut dalam partai politik.
"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
• Kata Maruf Amin soal Penunjukan Ahok Jadi Bos BUMN: Belum Dibahas di TPA, Kita Tunggu Saja
Sedangkan menurut Fadjroel, perihal Ahok pernah memiliki kasus penodaan agama, kata Fadjroel, tak menjadi halangan.
Menurutnya, yang penting bersih dari korupsi.
Diingatkannya, bahwa ada aturan yang telah ditekankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mereka yang akan menjabat di BUMN.