Ungkap Kondisi Rizieq Shihab, Slamet Maarif Bandingkan dengan Ahok: Selesaikan Juga Dong

TRIBUNPAPUA.COM - Ketua Persatuan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif buka suara soal kasus pencekalan petinggi Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab.

Lantas, ia membandingkan nasib Rizieq Shihab dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Melalui tayangan YouTube Talk Show tvOne, Sabtu (30/11/2019), Slamet Maarif mulanya mengungkapkan alasan reuni akbar 212 kembali digelar di Monas.

"Pertama saya tanggapi dulu masalah ruang publik di Monas, saya pikir Monas pengelolanya kan punya aturan, siapapun boleh pakai kok," jelas Slamet.

• Pastikan Pemerintah Tak Cekal Rizieq Shihab, Mahfud MD: Kami Sudah Cek Semua Lini

Slamet mengklaim, tak hanya gerakan 212 yang menggunakan Monas sebagai tempat menggelar aksi.

Ia pun menyinggung nama Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli.

"Yang penting ada rekomendasi, kemudian kita juga bayar retribusi Monas, itu sudah kita lakukan. Artinya enggak cuma 212 yang pakai Monas, Mas Guntur enggak boleh lupa itu, jangan sampai hilang ingatan," terang Slamet.

"Bahwa di luar kelompok 212 boleh pakai Monas, kalau kelompoknya Mas Guntur kalau mau pakai ya pakai aja."

Lantas, Slamet menyinggung soal pencekalan Rizieq Shihab.

Diketahui, hingga kini Rizieq Shihab masih berada di Arab Saudi karena mengaku dicekal pemerintah Indonesia.

"Yang kedua, dibilang berita hoaks tentang pencekalan (Rizieq Shihab), itu bagi kami fakta," tutur Slamet.

Ia pun membandingkan nasib Rizieq Shihab dengan Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

• Ilham Bintang Ungkap Habib Rizieq di Arab Saudi Jadi Obyek Wisata: Terima Tamu 60-100 Orang Sehari

"Dan bukti cekalnya sudah viral di mana-mana, dan sampai saat ini jangan diangggap kemudian selesai, Pak Ahok selesai, jadi komisaris utama iya kan, enak," kata Slamet.

"Satu sisi imam kami masih dalam pengasingan politik, imam kami hak asasinya dicabut sampai saat ini, selesaikan juga dong kalau ingin selesai," imbuhnya.

Lantas, Slamet membantah pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.