Meski Dibolehkan MK, Partai PDIP, PKS dan PKB Konsisten Tak Calonkan Mantan Koruptor di Pilkada

Wakil Bendahara Umum bidang internal PDIP Rudianto Tjen sepakat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal mantan koruptor maju pilkada.

Tribunnews/Irwan Rismawan
Petugas disaksikan Ketua KPK, Agus Rahardjo (kiri) dan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan (ketiga kiri), Saut Situmorang (kedua kanan), serta Alexander Marwata (kanan) menunjukkan barang bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap Wali Kota Medan, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2019) malam. KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin, Kepala Bagian Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar, dan Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari sebagai penyuap dengan barang bukti uang Rp 330 juta terkait dugaan suap perjalanan dinas. 

TRIBUNPAPUA.COM - Wakil Bendahara Umum bidang internal PDIP Rudianto Tjen sepakat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal jeda lima tahun bagi mantan narapidana korupsi yang ingin maju dalam Pilkada.

Rudianto mengatakan partai berlambang Banteng moncong putih tersebut tidak akan mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi menjadi kepala daerah.

Reaksi KPK soal Putusan MK Mantan Koruptor Bisa Maju Pilkada setelah 5 Tahun: Ya Sedikit Terobati

"PDIP tegas bahwa kita tetap tidak akan mencalonkan mantan koruptor untuk menjadi legislatif maupun eksekutif. Tegas itu," ucap Rudianto saat konferensi pers Kajian KPK terkait Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dan Skema Pendanaan Parpol di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Senada dengan PDIP, PKS juga menegaskan tak akan pernah mengajukan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah.

"InsyaAllah kami akan komitmen untuk tidak mencalonkan atau memberikan dukungan kepada calon-calon kepala daerah yang memang dia terlibat dalam kejahatan korupsi," kata Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman di lokasi yang sama.

Tak hanya PDIP dan PKS, PKB juga setuju dengan keputusan MK tersebut.

Sekjen PKB Muhammad Hasanuddin Wahid menegaskan partainya tidak pernah sekalipun mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi dalam Pilkada maupun Pileg.

"Dicek saja tahun 2019 kemarin itu partai mana yang mencalonkan mantan koruptor? dan sekali lagi, di situ tidak ada PKB. Kalau di Pileg saja tidak ada apalagi di Pilkada," kata Wahid.

Tanggapan Mahfud MD

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD enggan berbicara banyak mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang tak melarang mantan terpidana korupsi maju di Pilkada 2020.

Halaman
123
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved