Mahfud MD Jelaskan Hukuman Mati untuk Koruptor yang Beraksi saat Ada Bencana: Tapi Itu Urusan Hakim
Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menanggapi usulan soal wacana pemberian hukuman mati bagi para koruptor.
lihat foto
TRIBUNPAPUA.COM - Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menanggapi usulan soal wacana pemberian hukuman mati bagi para koruptor.
Dilansir TribunWow.com, Mahfud MD mengaku sangat menyetujui pemberian hukuman mati bagi para koruptor.
Melalui tayangan YouTube KOMPASTV, Kamis (12/12/2019), Mahfud MD menyebut hukuman mati telah diatur sejak lama dalam undang-undang.
"Saya dari dulu sudah setuju kan itu merusak nadi, aliran darah sebuah bangsa itu dirusak oleh koruptor itu," ucap Mahfud MD.
• Mahfud MD Klaim Era Jokowi Tak Ada Pelanggaran HAM Terjadi: Itu Kejahatan Namanya Kerusuhan
• JK Tak Satu Suara dengan Nadiem soal UN Diganti: Jangan Ciptakan Generasi Muda yang Lembek
Menurut dia, pelaku korupsi dalam jumlah besar patut dijatuhi hukuman mati.
"Sehingga kalau menurut saya, kalau koruptornya serius dengan jumlah besar ya saya setuju (hukuman mati)," ujar Mahfud MD.
Lantas, Mahfud MD menyebut hukuman mati bagi koruptor sudah tercantum dalam undang-undang.
"Dan sebenarnya kan sudah ada ancaman hukuman mati," kata Mahfud MD.
"Dan koruptor itu bisa dijatuhi hukuman mati kalau melakukan pengurangan dan atau melakukan korupsinya di saat ada bencana."
Lebih lanjut, Mahfud MD menyebut belum adanya kriteria yang jelas tentang pemberian hukuman mati.
"Dan itu sudah ada cuma kriteria bencana itu yang sekarang itu belum dirumuskan," beber dia.
• Pakar Hukum soal Hukuman Mati untuk Koruptor: Permasalahannya Itu di Kalangan Hakim, berani Enggak?
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun menyebut tak diperlukannya undang-undang baru untuk menjatuhkan hukuman mati pada koruptor.
"Sehingga kalau itu mau diterapkan sebenanya enggak perlu undang-undang baru karena perangkat hukum yang tersedia sudah ada," ujar Mahfud MD.
Lantas, ia juga menyebut pemerintah sangat setuju dengan pemberian hukuman mati tersebut.
"Makanya sudah masuk di undang-undang berarti pemerintah setuju, pemerintah serius," kata dia.
