Saat Sri Mulyani Geram Ada Ratusan Triliun Dana Desa yang Mengendap di Kas: Cuma Pindah Akun Bank

"Jadi kalau kami lihat nanti lama-lama pemerintah pusat makin besar belanja untuk pensiun sementara pemerintah daerah merekrut hanya untuk membayar. Kadang-kadang kalau kurang pun kami juga yang bayar," ujar dia.

Oleh karena itu, Sri Mulyani pun meminta Komite IV DPD RI bisa berdiskusi bersama dengan pihak Kemenkeu agar anggaran yang dibebankan pemerintah pusat bisa lebih seimbang.

• Berkiprah hingga ke Internasional, Sri Mulyani: Peranan Saya, Pertama Kali karena Bu Megawati

Namun demikian, penyesuaian pemberian anggaran antara satu daerah dengan yang lain juga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut.

"Daerah di Indonesia itu bervariasi sekali. Ada yang memang sangat kuat dan sangat kaya, ada yang sangat kurang. Jadi memang satu aturan sulit sekali untuk bisa berlaku secara adil bagi semuanya pasti akan terjadi ketidakpuasan. Jadi kita juga perlu terus menerus berdiskusi mengenai apa yang baik," kata Sri Mulyani.

Pemda Mengeluh ke Jokowi

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, pemerintah daerah juga tak siap jika anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah terpotong.

Padahal, jika melihat realisasi penerimaan pajak tahun 2019 yang seret misalnya, seharusnya dana alokasi umum (DAU) yang ditransfer ke daerah juga turun untuk menyesuaikan penerimaan negara.

Namun, karena pemerintah daerah yang tak siap dengan pergerakan anggaran negara, Sri Mulyani mengatakan para pemimpin daerah berbondong-bondong bertemu Presiden Joko Widodo dan mengadu agar anggaran transfer ke daerah tak terpotong.

"Daerah itu enggak siap buat turun, siapnya naik. Jadi waktu itu (Pemda) minta ke Pak Presiden dengan mengharu-haru biru gitu supaya tidak diturunkan, sehingga akhirnya tahun lalu kita final, tahun ini juga final," ujarnya.

• TKI di Singapura Campur Nasi Majikan Pakai Air Kencing hingga Darah Haid, Ini Pengakuannya di Sidang

Sementara, anggaran DAU pemerintah ke daerah tahun ini sebesar Rp 427 triliun. Anggaran tersebut naik dari tahun lalu yang sebesar Rp 417,8 triliun.

Peningkatan terjadi lantaran DAU formula yang juga meningkat dari Rp 414,8 triliun menjadi Rp 418,7 triliun, dan juga terjadi peningkatan DAU tambahan karena ada anggaran bantuan untuk SILTAP dan PPPK dari yang tadinya hanya Rp 3 triliun menjadi Rp 8,38 triliun.

"Jadi memang penerimaan pajak kita itu turun. Jadi harusnya yang kami bagikan ke daerah juga turun," kata Sri Mulyani.

Namun, karena penerimah daerah yang belum siap dengan fluktuasi anggaran tersebut maka anggaran daerah pun ditetapkan menjadi final dari yang seharusnya dinamis.

Dengan demikian, beban pemerintah pusat ketika terjadi deviasi atau penyimpangan atara perencanaan dan realisasi penerimaan semakin berat.

Minta Punya Menteri Keuangan